"Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu," imbuhnya.
BACA JUGA:Ketua MPR RI: Korupsi Pengkhianatan terhadap Ruh Kemerdekaan dan Demokrasi
Bahkan, ia menilai saat ini Presiden Prabowo Subianto justru sedang berusaha memperbaiki sistem. Mulai dari melawan korupsi hingga mengurangi pengaruh oligarki lama.
"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat," katanya.
Serupa dengan Jumhur, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga memastikan bahwa kelompoknya tidak akan ikut dalam aksi 25 Agustus 2025. Pasalnya, mereka telah menyiapkan agenda demonstrasi sendiri, yakni pada 28 Agustus 2025.
"Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara," ungkap Said.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Sesalkan Demo Pati, Minta Pejabat Hati-Hati Ambil Kebijakan
Demo tersebut nantinya juga akan digelar di beberapa titik kota, seperti di Serang, Banten, Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Makassar.
Dalam aksi demonstrasi tersebut nantinya akan menuntut perbaikan nasib buruh, terutama soal upah yang dinilai rendah, bahkan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, mereka juga akan menyoroti tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Hal tersebut dianggap sangat timpang dibanding dengan gaji buruh yang hanya sebesar Rp5 juta per bulan.
"Ini potret nyata jurang kesenjangan di negeri ini," ujarnya.
BACA JUGA:Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur Meski sudah Didemo Puluhan Ribu Warga
Sementara itu, Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Pasha Fazillah Afap membantah pihaknya terlibat dalam aksi 25 Agustus 2025.
"Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar," tegas Pasha.
Ia juga menjelaskan bahwa BEM SI Kerakyatan baru saja melakukan demonstrasi pada 21 Agustus 2025 di depan DPR untuk menolak RUU bermasalah, serta kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan oligakri dan merugikan rakyat.
"Demokrasi harusnya menjadi milik semua, bukan militer yang kian masuk ke ranah sipil dan kebijakan yang dijalankan malah menyebabkan kerugian rakyat," ujar Pasha. (*)