Recall bisa menjadi kanal legal, damai, dan demokratis untuk menyalurkan kekecewaan rakyat tanpa harus selalu berujung pada bentrokan dan kerusakan.
Kita sering mendengar jargon ”kedaulatan di tangan rakyat”. Namun, tanpa mekanisme recall, jargon itu hanya hiasan konstitusi.
Jika benar rakyat adalah pemilik kedaulatan, sudah waktunya mereka diberi hak nyata untuk menarik mandat dari wakil yang ingkar.
Bukan sekadar marah di jalanan, recall adalah cara menjaga martabat demokrasi. (*)
*) Sultoni Fikri adalah dosen di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.-Dok Pribadi-