Pilkada dan Komitmen Kedewasaan Psikologis Demokrasi

PENEGASAN pemerintah dan DPR bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung semestinya mengakhiri spekulasi panjang mengenai perubahan sistem pilkada. 

Kepastian itu penting, bukan hanya untuk stabilitas politik, melainkan juga untuk ketenangan psikologis publik yang sempat disuguhi wacana tarik-ulur mekanisme demokrasi lokal. Namun, berhentinya perdebatan prosedural tidak boleh diartikan sebagai selesainya persoalan. 

Justru di sanalah tantangan yang lebih mendasar dimulai: bagaimana pilkada langsung dikelola untuk membangun kedewasaan elite politik, mendidik masyarakat, dan memperkuat tata kelola kekuasaan.

BACA JUGA:Demokrasi dalam Pilkada: Perlu Belajar dari Pilkades

BACA JUGA:Pilkada Tidak Langsung: Koreksi Demokrasi atau Regresi Demokrasi

KUALITAS PILKADA

Selama ini pilkada langsung kerap disalahkan sebagai sumber mahalnya biaya politik, suburnya politik uang, dan meningkatnya konflik sosial. Kritik tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi sering kali berhenti pada gejala, bukan akar masalah. 

Dari sudut pandang psikologi, mekanisme pemilihan hanyalah wadah. Yang menentukan kualitas demokrasi adalah karakter aktor di dalamnya dan sistem organisasi yang membingkai perilaku mereka. 

Mengganti atau mempertahankan sistem tanpa membenahi mentalitas elite dan desain tata kelola sama saja memindahkan masalah dari satu ruang ke ruang lain.

BACA JUGA:Pilkada Langsung: Kedaulatan Rakyat yang Tak Boleh Dirampas

BACA JUGA:Keterwakilan Perempuan bila Pilkada Tak Langsung

Dalam perspektif psikologi, pilkada langsung menghadirkan ujian serius bagi integritas elite politik. Kekuasaan yang diperoleh melalui suara rakyat menuntut akuntabilitas personal yang tinggi. 

Ketika akuntabilitas itu lemah, muncul kecenderungan yang dikenal sebagai moral disengagement, proses psikologis ketika individu membenarkan tindakan menyimpang dengan dalih ”sistem”, ”biaya politik”, atau ”tuntutan lapangan”. 

Politik uang, misalnya, sering dirasionalisasi bukan sebagai pelanggaran etika, melainkan sebagai ”keniscayaan”. Masalahnya bukan pada pilkada langsung itu sendiri, melainkan pada kegagalan menanamkan standar moral yang tegas dan konsisten bagi elite politik.

Sumber: