Pilkada dan Komitmen Kedewasaan Psikologis Demokrasi

Pada saat yang sama, masyarakat perlu didorong keluar dari posisi sebagai konsumen politik. Pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan publik yang berkelanjutan. 

Kehadiran nyata pemimpin di tengah masyarakat, konsistensi kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik adalah bentuk pendidikan politik yang paling efektif jauh lebih kuat daripada slogan dan baliho.

Pilkada langsung sudah diputuskan. Kini tantangannya adalah menjadikannya instrumen pendewasaan demokrasi, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. 

Demokrasi yang sehat tidak lahir dari mekanisme yang sempurna, tetapi dari manusia yang berintegritas dan organisasi yang bertanggung jawab. 

Jika dimensi psikologis itu diabaikan, pilkada langsung atau tidak akan terus menjadi sumber masalah. Namun, jika dikelola dengan kesadaran etik dan tata kelola yang kuat, pilkada langsung justru bisa menjadi sekolah demokrasi paling nyata bagi elite dan warga negara. (*)

*) Abdul Azis adalah psikolog konsultan PSDM dan dosen psikologi UNNES, sekretaris MPW (Majelis Psikologi Wilayah) Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Tengah, dan Pengurus Pusat Asosisasi Psikologi Forensik (Apsifor), anggota Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO).

 

Sumber: