Pilkada dan Komitmen Kedewasaan Psikologis Demokrasi

BACA JUGA:Politik dan Birokrasi: Realitas Pasca-Pilkada: Implikasinya bagi ASN dalam Dinamika Politik Lokal

BACA JUGA:Pilkada Serentak dan Pemberantasan Korupsi

Dari sisi pengembangan SDM, pilkada langsung seharusnya menjadi mekanisme seleksi kepemimpinan yang mendorong partai politik dan birokrasi daerah untuk berorientasi pada kinerja dan legitimasi publik. 

Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi politik yang masih beroperasi dengan logika jangka pendek: kemenangan elektoral lebih penting daripada kualitas kepemimpinan. Budaya organisasi semacam itu melahirkan pemimpin yang piawai membangun citra, tetapi rapuh dalam tata kelola. 

Tanpa pembenahan internal partai dan institusi pengawas, pilkada langsung berisiko terus memproduksi kepemimpinan yang populer, tetapi tidak selalu kompeten atau berintegritas.

Yang kerap luput dibahas adalah dampak psikologis pilkada terhadap masyarakat. Pilkada langsung sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sarana pendidikan demokrasi. Keterlibatan warga dalam memilih pemimpin lokal dapat membentuk rasa memiliki, tanggung jawab kolektif, dan kesadaran politik. 

Namun, potensi itu sering tereduksi ketika masyarakat diperlakukan sebagai objek mobilisasi, bukan subjek demokrasi. Ketika suara dianggap bisa dibeli, pesan psikologis yang sampai ke publik sangat berbahaya: partisipasi politik tidak perlu didasarkan pada pertimbangan rasional dan nilai, tetapi transaksi sesaat.

GOVERNMENTALITY

Dalam kerangka governmentality, negara tidak hanya mengatur melalui hukum, tetapi juga membentuk cara warga memahami peran mereka sebagai warga negara. Pilkada langsung yang dikelola secara dangkal justru dapat melahirkan warga yang sinis dan apatis ikut memilih bukan karena kesadaran, tetapi karena insentif jangka pendek. 

Sebaliknya, pilkada langsung yang disertai pendidikan politik yang konsisten dapat membentuk warga yang kritis dan tidak mudah dimanipulasi. Di sinilah peran negara dan elite politik diuji: apakah demokrasi diperlakukan sebagai proses pembelajaran atau sekadar prosedur administratif.

Argumen bahwa pilkada langsung memicu konflik dan harus disederhanakan sering kali mengabaikan fakta psikologis penting: konflik tidak hilang hanya karena ruang partisipasi dipersempit. 

Dari sudut psikologi forensik, konflik yang ditekan justru berpotensi berubah menjadi ketegangan laten yang lebih berbahaya. Politik uang dan negosiasi kepentingan tidak lenyap ketika pilkada dipersempit, melainkan berpindah ke ruang yang lebih tertutup dan sulit diawasi. 

Transparansi publik dalam pilkada langsung setidaknya menyediakan mekanisme kontrol sosial yang relatif terbuka.

Karena itu, keputusan mempertahankan pilkada langsung seharusnya dibaca sebagai komitmen untuk memperbaiki manusia dan institusi di dalam sistem, bukan sekadar mempertahankan prosedur. 

Penguatan mental elite politik menjadi kunci. Elite harus dididik melalui regulasi, sanksi, dan budaya politik untuk memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang terus diawasi secara sosial dan psikologis. Tanpa itu, mekanisme apa pun akan selalu rentan disalahgunakan.

Sumber: