Menguasai pasar dalam negeri sangat penting. Sebab, ada captive market produk halal yang sangat besar di dalam negeri. Sekitar 230 juta penduduk muslim, 39 juta di antaranya di Jawa Timur, adalah konsumen bagi industri halal Jawa Timur.
Pasar global juga sangat bergairah. Terutama pasar negara dengan mayoritas muslim seperti Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah. Itu adalah pasar yang sangat besar, tetapi belum digarap serius oleh industri halal Jawa Timur.
Banyak strategi yang harus dijalankan untuk mendorong dan mengembangkan ekonomi syariah Jawa Timur. Yang utama adalah fokus pada industri halal yang menjadi kekuatan Jawa Timur.
Dari sisi itu, dua kekuatan Jawa Timur ada pada industri makanan dan minuman halal dan halal fesyen. Perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan dua industri halal itu untuk menentukan strategi yang tepat dalam pengembangannya.
Kunci dari pengembangan tersebut adalah investasi. Munculnya kawasan industri halal harus didukung agar menjadi motor pengembangan industri halal dalam ekosistem ekonomi syariah.
Investasi dalam negeri maupun asing diperlukan karena akan membawa multiplier effect penyerapan tenaga kerja, modal, bahan baku, yang juga akan menggerakkan perekonomian.
Selain itu, pemerintah perlu mendorong sertifikasi halal, terutama yang diproduksi oleh UMKM. Sebagian besar industri makanan-minuman dan fesyen halal ada pada industri itu. Pemerintah bisa memfasilitasi sertifikasi halal yang secara otomatis juga akan meningkatkan mutu produk karena standardisasi value chain yang ketat.
Seperti kebanyakan negara dengan penduduk muslim mayoritas, badan sertifikasi halal kurang optimal karena adanya anggapan bahwa setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal pada produk tersebut (Gillani et al, 2016).
Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan pemerintah agar mampu bersaing di industri halal.
Strategi yang juga penting adalah mendorong permodalan melalui lembaga keuangan syariah. Perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia di sektor industri makanan halal tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerja sama antara berbagai pihak terkait.
Karena itu, perlu ada integrasi peran pemerintah dan institusi keuangan syariah untuk mendukung permodalan industri halal, terutama UKM. Selama ini salah satu masalah dalam pengembangan industri halal adalah masih kecilnya permodalan dari lembaga keuangan syariah yang dari sisi size of business memang rata-rata kecil.
Dalam hal permodalan, harus ada fasilitas biaya modal yang bersaing. Pemerintah perlu mendorong industri halal, terutama UKM, dengan biaya modal yang murah. Perlu subsidi biaya modal dan integrasi keuangan sosial dan keuangan komersial agar cost of fund pembiayaan UKM bisa lebih murah.
Maksimalisasi dan integrasi dana sosial seperti wakaf, zakat, dan infak-sedekah dengan keuangan komersial bisa menekan cost of fund bagi pembiayaan UKM.
Pemerintah juga perlu mendorong digitalisasi industri halal. Terutama dalam proses pemasaran produk-produk halal untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi. Tren digital sudah merambah berbagai sektor. Tak terkecuali sektor industri halal.
Jika strategi-strategi itu bisa dijalankan pemerintah, Jawa Timur bisa menjadi role model pengembangan ekonomi syariah nasional yang akan mengantarkan target Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia tahun 2029. (*)
*) Imron Mawardi adalah dosen ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya.