HARIAN DISWAY - Australia dan Papua Nugini meneken pakta pertahanan pertama pada Senin, 6 Oktober 2025 di Canberra, Australia.
Perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Pukpuk memungkinkan hingga 10.000 warga Papua Nugini untuk bergabung dengan Pasukan Pertahanan Australia (ADF) skema penugasan ganda.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat posisi Australia di kawasan Asia Pasifik dan mencegah pengaruh China pada keamanan di Pasifik.
BACA JUGA:Inggris, Kanada, dan Australia Resmi Akui Palestina, Prancis Menyusul
BACA JUGA:Trump Puji Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB
“Ini merupakan perjanjian yang historis,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada wartawan.
“Aliansi kami didasarkan pada rasa percaya mutual yang telah terjalin selama beberapa generasi. Selain itu, aliansi ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan Pasifik tetap damai, stabil, dan sejahtera,” jelas Albanese.
Albanese juga mengatakan bahwa kedua negara tersebut sepakat untuk tidak menandatangani kesepakatan lain maupun melakukan aksi yang mengganggu implementasi perjanjian ini.
“Dengan terus memperkuat hubungan keamanan regional, kami dapat menjaga keamanan,” tambahnya.
Di sisi lain, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape menyebut perjanjian tersebut ada bukan karena tekanan geopolitik.
BACA JUGA:Australia dan NU Teken MoU di Surabaya: Kerja Sama Pendidikan, Bencana, dan Pertukaran Budaya
BACA JUGA:Bertemu Menteri Australia, Khofifah Ajak Kerjasama Benih Jagung, Susu, Sampai Rumput Laut
“Perjanjian ini tidak lahir akibat geopolitik. Melainkan, berdasarkan geografi, sejarah, dan kenyataan yang terus berlanjut dari lingkungan sekitar yang sama-sama kita huni,” jelas Marape.
Kemudian, Marape juga menegaskan bahwa Papua Nugini masih mempertahankan hubungan baik dengan China dan negara-negara lainnya.
“Kami menganggap Australia sebagai mitra keamanan kita dan mereka memahami aliansi-aliansi kami di sini,” jelas Marape. (*)