Kementerian PUPR melakukan audit teknis bangunan untuk memastikan penyebab kegagalan struktur, sedangkan Kemensos dan Kemenkes bertanggung jawab pada bantuan sosial, layanan psikososial, dan penanganan medis. Kementerian Agama turut mengevaluasi sarana pesantren dan menyiapkan pemulihan kegiatan belajar santri.
Polri menangani identifikasi korban sekaligus penyelidikan hukum terkait potensi kelalaian pembangunan. Sementara pemerintah daerah melalui BPBD, Dinsos, dan Dinkes fokus pada kebutuhan dasar, santunan korban, serta pemulihan lingkungan pesantren.
BNPB menegaskan, sinergi antarinstansi menjadi kunci utama penanganan bencana ini agar berjalan menyeluruh, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.(*)
*)Mahasiswa Magang Prodi English for Business and Professional Communication Politeknik Negeri Malang