Meski tidak menolak bahwa kekerasan seksual memang terjadi, Nasaruddin menegaskan bahwa penanganannya harus dilakukan melalui jalur hukum terhadap pelaku, tanpa menggeneralisasi seluruh pesantren.
Namun, pernyataannya menuai kritik dari sejumlah aktivis perlindungan anak. Sebagian publik menilai komentar Menag berpotensi mengaburkan urgensi penanganan kasus yang nyata terjadi.
Alih-alih menyoroti framing media, pemerintah dinilai seharusnya lebih fokus memperkuat mekanisme pencegahan, memperjelas regulasi, dan memastikan adanya sistem perlindungan yang efektif bagi para santri. (*)
*) Mahasiswa magang dari Prodi English for Creative Industry Universitas Kristen Petra