BACA JUGA:Menkeu Purbaya Dipanggil Wapres Gibran Imbas Pemotongan TKD
BACA JUGA:Pemerintah Tambah Rp30 Triliun untuk BLT Kesra, Purbaya: Kita Kaya Kok
Dedi kemudian memanggil seluruh pejabat Pemprov Jawa Barat untuk memeriksa ulang data keuangan daerah dan memastikan tidak ada penyimpangan. Ia juga berencana bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia untuk mencocokkan data yang berbeda.
“Kalau ada yang bohong, saya copot. Uang rakyat harus digunakan untuk pembangunan, bukan disimpan demi bunga,” ujarnya.
Adu data ini memperlihatkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal transparansi serta pengelolaan kas daerah. Dedi menegaskan keterbukaan Pemprov Jabar terhadap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga kepercayaan publik.(*)
*)Mahasiswa Magang Prodi English for Business an Professional Communication Politeknik Negeri Malang