HARIAN DISWAY - Debt anggaran antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memanas.
Keduanya saling menantang membuktikan kebenaran soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp4,1 triliun yang disebut mengendap di bank dalam bentuk deposito.
Polemik ini berawal dari pernyataan Purbaya yang mengutip data Bank Indonesia (BI), menyebut ada dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan, termasuk dari Jawa Barat.
Data tersebut disebut bersumber dari laporan bulanan bank yang diverifikasi dan dipublikasikan secara keseluruhan melalui Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI).
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Bantah Dana Rp4,1 Triliun Mengendap, Purbaya: Itu Data BI!
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Pilih Tak Ikut Aksi Protes Pemotongan Dana Transfer Daerah
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan adanya deposito dari dana APBD. Ia menegaskan seluruh dana milik Pemprov Jawa Barat tersimpan di rekening giro, bukan deposito.
“Saya sudah cek, tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito. Saya tantang Pak Menkeu buka datanya dan faktanya,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, kas daerah Jawa Barat justru menurun dari Rp3,8 triliun pada 30 September menjadi Rp2,4 triliun per 22 Oktober 2025. Penurunan itu terjadi karena dana telah digunakan untuk membayar gaji pegawai dan membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, hingga rumah sakit.
BACA JUGA:Purbaya Siapkan Operasi Sikat Mafia Tekstil dan Baja, Sudah Kantongi Daftar Namanya
“Uang itu untuk pembangunan, bukan ditimbun. Kalau ada pejabat yang diam-diam bikin deposito, serahkan datanya ke saya. Saya pecat,” tegasnya.
Menkeu Purbaya membalas pernyataan itu. Ia menegaskan bahwa data yang ia sampaikan bukan hasil temuan Kemenkeu, melainkan laporan resmi dari Bank Indonesia.
“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu laporan dari perbankan. Mungkin anak buahnya yang ngibulin dia,” ujar Purbaya.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah menyebut nama Jawa Barat secara langsung, melainkan hanya menyampaikan data umum terkait posisi dana pemerintah daerah di perbankan nasional.