SURABAYA, HARIAN DISWAY - Akan ada hal baru pada Minggu pagi, 26 Oktober 2025. Area Taman Bungkul diperkirakan ramai ketika jalanan sekitar Raya Darmo bebas dari kendaraan.
Ya, itu adalah waktu Car Free Day (CFD). Warga Surabaya akan menikmati pagi sambil jogging, anak-anak bermain, pedagang kaki lima mulai membuka lapak.
Tapi esok ada sedikit perbedaan. Akan ada Puncak Peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional, atau Right to Know Day (RTKD) 2025. Acara tersebut digelar oleh Pemkot Surabaya bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.
"Hak atas informasi adalah hak dasar. Bukan sesuatu yang diberikan seenaknya oleh pemerintah. Tapi, hak yang harus dipenuhi," kata Muhamad Fikser, Plt Kepala Dinkominfo Kota Surabaya.
BACA JUGA:Emil Dardak Tegaskan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara di ICEBEMA 2025
BACA JUGA:Pesta Gay di Surabaya, Pakar: Yang Bersangkutan Harus Ditindak Tegas!
Acara sengaja digelar di ruang publik, yakni saat CFD. Tujuannya, agar menyentuh langsung masyarakat. Tidak hanya pejabat atau aktivis. Tapi juga ibu-ibu, pelajar, ojek online, dan pensiunan yang datang sekadar jalan-jalan pagi.
Di era digital, arus informasi mengalir deras. Hoaks, kabar bohong, dan propaganda tersebar lebih cepat dari fakta. Maka dari itu, RTKD hadir sebagai pengingat bahwa masyarakat harus cerdas memilih sumber.
"Gunakan informasi dari badan publik resmi. Yang terbuka, dapat diverifikasi, dan bertanggung jawab," tegas Fikser.
Tak lupa, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akan hadir langsung. Ia tidak hanya memberi sambutan, tapi berbaur, mendengarkan, bahkan mencatat aspirasi warga soal pelayanan publik dan transparansi informasi.
BACA JUGA:108 Ribu Anak di Jatim Belum Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, Untari Beri Tiga Strategi
BACA JUGA:Muncul Klaim Eigendom Baru Milik Pemkot Surabaya, Luasnya 20 Hektare!
Muhammad Fikser, Plt Kepala Dinkominfo Kota Surabaya-Pemkot Surabaya-
"Beliau (Eri Cahyadi, red) akan mendengarkan langsung harapan warga. Karena keterbukaan informasi bukan cuma soal teknologi, tapi soal komunikasi," bebernya.
Ada yang mengeluh sulit akses data proyek infrastruktur. Ada yang ingin info pembangunan RW lebih cepat. Ada juga yang minta sistem pengaduan bisa lebih responsif.