HARIAN DISWAY - Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan menunjukkan tren positif di tengah dinamika global.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.
Menurut Airlangga, Presiden meminta pembaruan terkait perkembangan ekonomi nasional serta pelaksanaan sejumlah program prioritas.
“Dari berbagai indeks, angkanya cukup baik. Indeks konsumen masih di atas 100–115, ritel tumbuh 5,8 persen, PMI mencapai 50,4, dan investasi sudah mencapai Rp1.434,3 triliun,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, Mandiri Spending Index juga meningkat ke angka 297 di akhir tahun, sejalan dengan indeks perbankan lain dan peningkatan utilisasi produksi di berbagai sektor. “Secara umum, kondisi ekonomi kita baik dan terus menunjukkan arah positif,” katanya.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim dan Pemkot Blitar Sepakat Tata Pasar Rakyat Jadi Pusat Ekonomi Berkeadilan
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyiapkan kelanjutan berbagai program unggulan 2026. Antara lain perpanjangan PPH final UMKM hingga 2027, PPH 21 ditanggung pemerintah untuk sektor wisata dan padat karya, serta PPN DTP bagi sektor transformasi.
Selain itu, penerima manfaat program juga akan mendapat diskon iuran JKK dan JKM.
Presiden turut menyoroti pelaksanaan program strategis di berbagai kementerian, seperti hilirisasi pertanian, revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal perikanan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan Kementerian Keuangan dalam penyempurnaan pelaporan ekspor.
Airlangga menyebut tingkat kepatuhan pelaporan ekspor telah mencapai sekitar 90 persen dan akan terus dievaluasi secara teknis.
BACA JUGA:Prabowo Siapkan 1.100 Desa Nelayan Untuk Tingkatkan Perekonomian Pesisir
Selain itu, Indonesia terus melakukan negosiasi perdagangan internasional dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, dan dalam waktu dekat akan bernegoisasi dengan China.
“Sebagian besar sudah selesai, tinggal legal drafting. Kita targetkan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, dan karet,” jelasnya.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya.(*)