HARIAN DISWAY - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyuarakan penolakan terhadap penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan bahwa sejak awal partainya telah mengkritisi proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh karena dinilai berisiko tinggi terhadap keuangan negara.
BACA JUGA:Hasto Ungkap Megawati Pernah Kritik Proyek Kereta Cepat Whoosh sejak Awal
“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Minggu, 2 November 2025.
Ia menyebut bahwa proyek ambisius seperti KCIC seharusnya tidak menjadi beban fiskal, apalagi jika mengorbankan alokasi anggaran untuk kebutuhan rakyat.
BACA JUGA:KPK Akan Panggil Sejumlah Pihak Terkait Kasus Dugaan Korupsi Whoosh
Menurutnya, sejak awal PKS telah memberikan catatan kritis dan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi proyek tersebut.
“APBN harus difokuskan pada hal-hal prioritas. Hari ini, apa yang kita ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” lanjutnya.
BACA JUGA:KPK Selidiki Dugaan Mark-up Whoosh, KCIC Bersikap Kooperatif
Al Muzzammil juga menekankan pentingnya fungsi oposisi dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
“Sikap kritis, konstruktif, dan solutif adalah amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances,” katanya.
BACA JUGA:Prabowo Minta Menkeu dan Danantara Urus Utang Whoosh
Pernyataan PKS ini sejalan dengan sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek Whoosh.
Di sisi lain, pihak Istana menyatakan tengah mengkaji berbagai skema penyelesaian utang jumbo proyek KCJB.
BACA JUGA:Berita Hoax: Natuna Utara Jadi Jaminan Utang Whoosh, Begini Penjelasan Mafindo!