“Kami melaporkan sebelas orang, pimpinan, dan anggota Panja dari unsur DPR RI terkait dengan pembahasan RKUHAP,” kata Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan di kompleks parlemen.
BACA JUGA:Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Ini Alasannya!
BACA JUGA:Koalisi Sipil Minta 5 Isu Krusial Masuk RUU Perampasan Aset
RKUHAP, menurut koalisi, justru berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dan membatasi ruang kontrol publik terhadap aparat penegak hukum.
Mereka menegaskan bahwa revisi tersebut belum memberikan jaminan kuat terkait pengawasan independen, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang rawan penyalahgunaan kewenangan. (*)
*) Mahasiswa magang Prodi Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya