BACA JUGA:Muncul Klaim Eigendom Baru Milik Pemkot Surabaya, Luasnya 20 Hektare!
Ia menekankan bahwa langkah yang diambil adalah melalui mekanisme administratif yang lebih cepat, sederhana, dan tidak membebani warga.
"Dirut Pertamina sudah menyampaikan dengan jelas niat tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Mekanisme penyelesaian perlu sesuai dengan hukum, tetapi tidak perlu jalur persidangan. Yang terpenting adalah hak warga Surabaya kembali," tegas Adies.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi II DPR RI menetapkan langkah-langkah kunci yang akan diambil untuk mencapai penyelesaian.
Di antaranya adalah mendorong penyelesaian non-litigasi, meminta kementerian dan lembaga untuk melakukan verifikasi aset secara terbuka, serta mempercepat proses administratif guna memulihkan hak-hak warga yang tertunda.
Selama proses ini, Adies Kadir berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara kementerian, pemerintah daerah, Pertamina, serta perwakilan warga.
BACA JUGA:DPRD Surabaya Pantau Eigendom Pertamina, Tunggu Solusi Pansus Agraria
BACA JUGA:DPR RI Turun Tangan! Pansus Pertanahan Siap Bongkar Konflik Lahan Eigendom Surabaya
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat mengikuti RDP kasus lahan eigendom yang menimpa warga Surabaya, Selasa, 18 November 2025-Adies Kadir-
Ia berusaha agar penyelesaian masalah tersebut berjalan tanpa hambatan dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Keberhasilan negosiasi dan dialog itu sangat bergantung pada masing-masing pihak yang berkomitmen untuk menciptakan solusi terbaik bagi semua.
Selama diskusi berlangsung, terlihat bahwa semua pihak menyadari pentingnya dialog terbuka dan transparansi.
Banyak perwakilan warga yang mengungkapkan kekhawatiran mereka, tetapi dengan adanya komitmen dan dukungan dari pemerintah dan Pertamina, kecemasan tersebut mulai berkurang. Warga dapat mulai merasakan harapan akan kembalinya hak-hak mereka.
Pertemuan ini dihadiri oleh unsur penyimpanan DPR RI, pimpinan Komisi II dan VI, jajaran Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Direksi Pertamina, serta perwakilan warga yang terdampak oleh status lahan eigendom.
Dengan semua pihak terlibat, diharapkan akan tercipta sinergi yang baik dalam upaya penyelesaian masalah. Adies Kadir menekankan, kerja sama antar lembaga bisa menjadi kunci keberhasilan penyelesaian konflik.
Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan Pertamina, kepercayaan masyarakat terhadap pihak berwenang diharapkan mengalami peningkatan.