“Harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” jelasnya melanjutkan.
Agenda kedua difokuskan pada perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada orang asli Papua.
BACA JUGA:Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal Bangka Belitung
Program bantuan langsung tunai menjadi salah satu instrumen yang didorong, diikuti dengan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita para pendeta, kemudian penatua, kemudian nelayan, buruh yang kemudian selama ini masih terbatas untuk masuk sebagai iuran BPJS kesehatan, dan ini harus menyentuh orang asli Papua,” imbuh Velix.
Selain perlindungan sosial, KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi lokal secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Setiap kabupaten dan kota di Papua didorong memiliki satu produk unggulan yang menjadi penggerak ekonomi daerah.
BACA JUGA:Pesan Dua Paskibraka Asal Papua untuk Prabowo, Siap Kibarkan Merah Putih dan Membanggakan Negara
Pemerintah juga merancang pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan ekonomi strategis dan kawasan industri.
Sejumlah wilayah disiapkan sebagai simpul pertumbuhan, tidak hanya terpusat di Sorong.
“Kami mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru lagi selain di Sorong, tapi ada Biak untuk menjadi pintu gerbang kita kawasan Pasifik, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Merauke, di Kaimana,” kata Velix.
Ia menambahkan, gagasan pembentukan zona perdagangan bebas juga tengah dibahas untuk menarik investasi jangka panjang.
BACA JUGA:Mendes Yandri Berharap Petani Papua Sinergi dengan Kopdes Merah Putih
Menutup pemaparannya, Velix menjelaskan peta jalan percepatan pembangunan Papua selama lima tahun ke depan.
Tahun-tahun awal difokuskan pada penguatan quick wins, dilanjutkan dengan dorongan investasi ekonomi lokal agar tercipta pendapatan asli daerah (PAD) dan pusat pertumbuhan baru.
Aspek perlindungan sosial diperkuat pada fase berikutnya, sebelum memasuki tahun politik pada 2029.