HARIAN DISWAY - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam kegiatan penindakan di wilayah setempat, Jumat, 19 Desember 2025.
Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyampaikan bahwa Ade Kuswara Kunang termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim lembaga antirasuah.
“Benar, salah satunya bupati ditangkap,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
Saat ini, Ade Kuswara Kunang masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang menjerat kepala daerah tersebut.
BACA JUGA:KPK OTT di Banten Amankan Lima Orang Termasuk APH
BACA JUGA:KPK Tetapkan Tersangka Kasus Suap Proyek Lampung Tengah Usai OTT Bupati Ardito
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan KPK masih bersifat penyelidikan tertutup. Proses di lapangan, menurutnya, masih terus berjalan dan belum dapat disampaikan secara rinci kepada publik.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogress,” katanya.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total sekitar 10 orang. Namun demikian, KPK belum mengungkap identitas pihak-pihak lain yang turut diamankan maupun perkara yang tengah ditangani dalam OTT tersebut.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ucap Budi Prasetyo.
Selain melakukan penangkapan, KPK juga mengambil langkah pengamanan lanjutan dengan menyegel ruangan kerja Bupati Bekasi. Penyegelan dilakukan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Cikarang Pusat.
BACA JUGA:OTT Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo, KPK Sebut Ada 'Darurat Korupsi' di Daerah
BACA JUGA:Kronologi Bupati Ponorogo Di-OTT KPK, Terima Suap Proyek dan Jabatan hingga Rp1,25 Miliar
Berdasarkan informasi yang diterima, pintu ruang kerja bupati telah dipasangi garis segel KPK. Penyegelan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik di lokasi.
Tak hanya ruang kerja bupati, sejumlah ruangan di dinas teknis lainnya juga dikabarkan turut disegel. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan dokumen maupun barang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.