Selalu ada jarak yang aneh antara niat baik dan kenyataan yang bising. Di Lirboyo, pada 25 Desember itu, jarak tersebut terasa begitu lebar, bahkan menyakitkan.
Kita membayangkan sebuah majelis para kiai sebagai ruang yang hening, tempat adab diletakkan di atas meja perundingan melebihi argumen politik. Tempat di mana "santri" bukan sekadar label sosiologis, melainkan sebuah postur batin: rendah hati, taat pada hierarki ilmu, dan menghormati yang sepuh. Namun, hari itu, di tengah hiruk-pikuk yang tak semestinya, kita seperti menonton sebuah pementasan drama di mana naskahnya disobek di tengah jalan.
Syahdan, inisiatif itu datang dari rais aam. Sosok sepuh ini gelisah. Ia memandang Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar kerumunan, melainkan sebuah jam’iyah—sebuah organisasi yang punya aturan main, punya legalitas. Baginya, pertemuan-pertemuan di Ploso atau Tebuireng sebelumnya, betapapun pentingnya, adalah percakapan di ruang tamu yang tak tercatat dalam lembar negara organisasi. Itu bukan forum resmi. Rais Aam ingin meletakkan segala kemelut PBNU kembali ke relnya: sebuah rapat yang sah, yang punya legitimasi, di Lirboyo.
Niatnya mulia: memformalkan musyawarah, agar keputusan tak menguap seperti asap rokok di warung kopi. Maka undangan dilayangkan. Terbatas. Konsultatif.
BACA JUGA:Kaleidoskop Korupsi 2025: Ketika Masalahnya Bukan Lagi Kasus, melainkan Pola
BACA JUGA:TikTok, Bikin Terhibur atau Terpengaruh?
Namun, politik—atau hasrat untuk berkuasa—kerap kali tak sabar menunggu undangan. Apa yang terjadi kemudian adalah sebuah invasi kecil terhadap tata krama. Kursi-kursi yang sejatinya disiapkan untuk para masyayikh terpilih, diduduki oleh mereka yang tak diundang. Ada deretan pengurus yang menyerobot masuk. Ruangan menjadi sesak, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh ambisi yang tak tertahan. Di sini, adab santri yang konon menjadi ciri khas itu, luruh di hadapan pragmatisme.
Drama belum selesai di situ. Sebuah rapat, lazimnya, adalah milik si pengundang. Syuriyah adalah tuan rumah secara substansial. Namun, otoritas itu dipangkas. Host atau pemandu acara yang telah ditunjuk oleh rais aam, sebagai pimpinan Syuriyah, dipaksa minggir. Pihak tuan rumah fisik (Lirboyo), dengan alasan yang mungkin hanya dipahami oleh mereka sendiri, mendesak untuk menggantinya dengan sosok yang, obviously, memihak.
Rais Aam, dengan karakter yang dikenal lembut, memilih tak bersitegang. Barangkali beliau teringat pepatah lama: mengalah tidak berarti kalah. Atau mungkin beliau hanya tak ingin mengubah majelis ilmu menjadi arena gulat. Ia membiarkan saja ketika kendali rapat diambil alih, ketika suasana digiring menjauh dari skenarionya.
Tapi diamnya Rais Aam ternyata dimanfaatkan. Para rais Syuriyah yang sengaja didatangkan untuk membantu beliau menjelaskan duduk perkara—mengapa pemberhentian Gus Yahya itu perlu dan mendesak—dibungkam. Tak ada mikrofon yang disodorkan. Tak ada waktu yang diberikan. Sama sekali.
Bayangkan adegan itu: rais Aam, seorang diri, menghadapi tembok besar. Di hadapannya adalah Mustasyar dengan leader-nya Kyai Ma'ruf Amin, serta rombongan Gus Yahya yang datang dengan kepercayaan diri penuh. Itu bukan dialog. Itu adalah monolog kekuasaan yang dipaksakan kepada seorang tua yang dipaksa duduk sendirian.
Maka, pertanyaan itu pun menggantung di udara, tak terucapkan tapi terasa perih: Ke mana perginya moralitas Gus Yahya?
Kita tahu, Gus Yahya adalah sosok yang fasih bicara tentang peradaban, tentang kemanusiaan global. Tapi peradaban, sebagaimana adab, selalu dimulai dari hal yang paling dekat: menghormati orang tua, menghormati prosedur, menghormati "bapak" dalam struktur organisasi. Ketika prosedur ditabrak dan orang tua direncah dalam pertarungan yg tak imbang, retorika tentang peradaban terdengar seperti bunyi kaleng kosong yang nyaring namun hampa.
Meski begitu, politik juga punya ruang belakang panggung. Sebelum rapat yang cacat itu, ada pertemuan empat mata di sebuah kamar khusus antara rais aam dan Gus Yahya. Entah apa yang dibisikkan dinding kamar itu. Kita hanya tahu hasilnya: sebuah kompromi. Di ujung acara, kedua belah pihak sepakat mengakhiri konflik dengan apa yang disebut win-win solution. Shalawatan. Salaman muter.
Tiga hari berselang, secercah harapan muncul. Di kediaman rais Aam, sebuah acara makan-makan digelar. Gus Yahya hadir, begitu pula para pengurus yang selama ini berseberangan. Ada senyum, ada jabat tangan. Ada kesepakatan tak tertulis, sebuah gentlemen’s agreement ala kaum sarungan: Syuriyah akan menganulir (menasakh) keputusan pleno tanggal 9 Desember melalui pleno kedua, dan Gus Yahya setuju untuk menaati keputusan itu hingga pleno berikutnya digelar.