SEBAGAI kepala daerah sekaligus anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya selalu memahami bahwa politik bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, melainkan juga jembatan untuk memuliakan rakyat.
Di PDI Perjuangan, kami meyakini bahwa pemerintah daerah harus hadir secara konkret di tengah masyarakat, mengurai kesulitan, membuka ruang harapan, dan memastikan keadilan sosial benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Tahun 2025 bukan hanya tahun kerja bagi pemerintah Kabupaten Gresik, tetapi juga tahun pengabdian, tahun pembuktian, dan tahun gotong royong.
Dalam konteks itu, saya teringat pesan Bung Karno, proklamator dan guru bangsa, yang berkata, ”jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya.”
Kalimat itu bukan sekadar ungkapan puitis, melainkan juga energi kolektif yang merasuk dalam tindakan dan kebijakan. Pemerintahan yang saya pimpin tidak mungkin bergerak sendirian. Ia membutuhkan dukungan para aparatur yang bekerja dengan integritas, butuh mitra kelembagaan, butuh dunia usaha, dan yang paling utama: butuh rakyat sebagai subjek pembangunan.
Setahun terakhir, berbagai program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Gresik dilandasi oleh semangat tata kelola cepat dan pelayanan publik akuntabel.
Reformasi birokrasi, penguatan data lintas sektor, optimalisasi sistem pajak daerah, hingga pemberian keringanan pajak seperti diskon PBB-P2 bukan hanya strategi administratif, melainkan juga upaya memastikan bahwa rakyat merasakan bahwa negara hadir melalui pintu yang paling dekat: kantor pelayanan daerah.
Namun, keberhasilan itu tidak lahir tiba-tiba. Di balik angka-angka dan indikator tersebut terdapat disiplin aparatur, kesabaran warga yang ikut mengawal proses, dan kemauan bersama untuk menjaga kepercayaan publik.
Dalam bidang perlindungan ekonomi dan sosial, upaya menjaga daya beli warga terus dilakukan. Saat ini inflasi di Gresik terjaga pada angka 2,44 persen. Angka tersebut lebih baik daripada banyak daerah lain.
Bantuan sembako dan peralatan nelayan saat musim paceklik, peluncuran Desa Migran EMAS bersama KBRI Malaysia, hingga agenda bantuan perlindungan pekerja migran merupakan bentuk kehadiran negara dalam situasi paling nyata.
Namun, sekali lagi, tak ada keberhasilan pembangunan tanpa gotong royong masyarakat. Dalam konteks pemerintahan Kabupaten Gresik, gotong royong itu juga terasa lewat kerja sama dengan DPRD Kabupaten Gresik, terutama Fraksi PDI Perjuangan. Kerja sama itu terwujud lewat berbagai dukungan program pemerintahan Kabupaten Gresik agar manfaatnya bisa tercapai di tengah-tengah masyarakat.
Di lapangan, program perlindungan ekonomi dapat berjalan karena partisipasi organisasi warga, kelompok nelayan, komunitas migran, dan jaringan masyarakat sipil yang terus berkomunikasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Bidang infrastruktur dan konektivitas juga menjadi tonggak penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Terbangunnya 7.600 sambungan rumah air bersih, 38 kilometer jalan kabupaten, penataan kawasan kumuh, penanganan rumah tidak layak huni, serta layanan bus Trans Jatim koridor Gresik–Lamongan–Paciran bukan sekadar daftar proyek fisik.
Ia adalah penghilang beban harian masyarakat: akses air bersih yang membuat keluarga hidup lebih sehat, jalan yang mempercepat mobilitas ekonomi, transportasi publik yang menjadi alternatif bagi para pelajar dan pekerja.
Saya menyaksikan sendiri bagaimana warga ikut menjaga pembangunan itu: ibu-ibu yang mengingatkan anak-anaknya untuk tidak merusak taman, relawan desa yang mengatur gotong royong pembersihan saluran air, hingga tokoh masyarakat yang mengawal proses musyawarah perencanaan di tingkat desa.