Prabowo Tantang Pebisnis Rakus di WEF Davos 2026: Coba Suap Pemerintah, Anda Akan Terkejut

HARIAN DISWAY – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting di panggung dunia. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi, suap, maupun keserakahan bisnis yang merugikan negara. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. 

Di hadapan para pemimpin global dan pelaku ekonomi internasional, Prabowo secara terbuka menyinggung anggapan lama yang masih beredar di kalangan tertentu. Bahwa pejabat pemerintah bisa dibeli.

“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:Prabowo Promosikan Danantara sebagai Mitra Investasi Global di WEF Davos 2026

BACA JUGA:Momen Prabowo dapat Aplause saat Pamerkan Program MBG di WEF Davos 2026

Menurut Prabowo, sejak awal masa pemerintahannya, penegakan hukum menjadi prioritas utama. Bahkan, ia menyebut langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini sebagai yang paling tegas sepanjang sejarah Indonesia.

Dalam satu tahun pertama, pemerintah berhasil mengambil alih sekitar empat juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan yang dikuasai secara ilegal.

Lahan-lahan tersebut sebelumnya dimanfaatkan tanpa izin dan melanggar hukum.

Prabowo menilai praktik tersebut tidak bisa disebut sebagai bagian dari mekanisme pasar bebas. Ia menyebutnya sebagai greedonomics (serakahnomic) yaitu ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan segelintir pihak.

“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujarnya lagi.

BACA JUGA:Riwayat Pendidikan Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Diusulkan Jadi Deputi Gubernur BI

BACA JUGA:Presiden Prabowo Bertemu Raja Charles III, Bahas Diplomasi Lingkungan Melalui Konservasi Gajah

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Sebagian perusahaan tersebut terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

Menurut Prabowo, tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap supremasi hukum dan kedaulatan negara. Ia menilai ada pihak-pihak yang merasa kebal hukum atau mengira bisa membeli kekuasaan.

Selain sektor perkebunan, pemerintah juga menertibkan pertambangan ilegal. Hingga kini, sekitar 1.000 tambang ilegal telah ditutup. Namun laporan di lapangan menunjukkan jumlah tambang tanpa izin masih bisa bertambah.

“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” ujar Prabowo dengan dengan berapi-api.

BACA JUGA:Dari Inggris, Prabowo Bawa Investasi Rp 90 Triliun dan Proyek Kapal yang Bisa Ciptakan 600 Ribu Lapangan Pekerjaan Baru

BACA JUGA:Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatra, Ini Daftarnya!

Prabowo menegaskan, seluruh kebijakan tersebut dijalankan atas mandat rakyat. Pemerintah, katanya, berkewajiban menjaga keadilan, hukum, dan kepentingan nasional.

“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” tutupnya.(*)

*) Peserta Magang dari Universitas Airlangga