Iuran BPJS pasca penerapan sistem KRIS nasional tetap mengikuti ketentuan pemerintah di seluruh Indonesia.-travelingwithlove-pinterest
Transisi menuju sistem KRIS menjadi agenda penting di lingkungan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI.
Meskipun struktur lama masih berlaku di awal 2026, pemerintah terus menyiapkan mekanisme dan regulasi yang menjadi dasar pengoperasian KRIS secara efektif.
BACA JUGA:Daftar 21 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Kesehatan, Iuran 2026 Dipastikan Tetap
BACA JUGA:Pemutihan Tunggakan BPJS Menggantung, DPR Desak Segera Ada Kepastian Hukum
Seluruh perubahan sistem layanan itu diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta. Tanpa membedakan kelas rawat inap tradisional.
Selama transisi menuju KRIS belum rampung secara penuh, besaran iuran yang berlaku tidak berubah dibanding tahun sebelumnya.
Sehingga peserta tidak perlu menyiapkan biaya tambahan atas kenaikan tarif layanan kesehatan yang dibayar melalui BPJS. (*)
*) Mahasiswa magang dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, UINSA.