HARIAN DISWAY – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritik lemahnya peran negara dalam mengawal industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sorotannya berfokus pada perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan industri AMDK tidak boleh berjalan dengan mengorbankan sumber daya alam dan keselamatan publik. Hal itu dia sampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil Jawa Timur VII itu menilai hingga kini belum ada pemaparan yang transparan dan terukur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan-perusahaan AMDK yang tercatat di Kementerian Perindustrian.
Padahal, industri ini memanfaatkan sumber daya air secara masif, terutama air tanah. Di sejumlah daerah, hal ini memicu kekeringan dan krisis air bersih.
BACA JUGA:Novita Hardini Desak Negara Lebih Serius Lindungi Industri Film Nasional
BACA JUGA:PDIP Jatim Buka Rekrutmen Terbuka, Ajak Gen Z Aktif Berpolitik
“Negara harus tahu dan berani membuka data. Setiap tahun, apa kontribusi sosial dan lingkungan industri AMDK? Jangan sampai eksploitasi air berjalan, tapi tanggung jawabnya nihil,” tegas Novita.
Selain isu lingkungan, dia juga menyoroti lemahnya pengawasan pascaproduksi (post-market). Menurutnya, penurunan kualitas air minum kerap tidak terjadi di pabrik, melainkan pada tahap distribusi.
Novita mencontohkan galon air yang disimpan terlalu lama dan terpapar sinar matahari berpotensi memicu migrasi zat kimia dari plastik ke dalam air, sehingga membahayakan kesehatan konsumen.
“Air yang awalnya layak konsumsi bisa berubah menjadi ancaman kesehatan karena lemahnya pengawasan distribusi. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
BACA JUGA:Wujud Komitmen Jaga Lingkungan Hidup, DPC Tulungagung Tanam Pohon dan Lepas Burung
BACA JUGA:Kiprah Kader PDIP Tulungagung Rayakan Hari Jadi Partai dan HUT Megawati: Halaman Rumah Jadi Kebun Kopi
Kondisi tersebut, lanjut Novita, mencerminkan belum adanya standar disiplin dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah terhadap seluruh rantai pasok industri AMDK.
Menurut dia, Kementerian Perindustrian tidak cukup hanya mengawal proses produksi, tetapi harus hadir hingga tahap distribusi dan konsumsi.
Politisi PDIP itu pun mendorong pelaku industri AMDK untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kesehatan publik. Sementara itu, pemerintah diminta memperkuat regulasi, transparansi data, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran.
“Industri boleh tumbuh, tetapi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Di sinilah negara harus berdiri tegas,” pungkasnya. (*)
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri: Kepemimpinan Perempuan Itu Merawat, Bukan Mendominasi
BACA JUGA:Megawati Rayakan Ulang Tahun ke-79 Secara Sederhana di Istana Batu Tulis Bogor