Pertama, banyak kebijakannya yang jadi ahistoris. Indonesia masuk anggota Board of Peace merupakan badan internasional yang bertugas memantau proses stabilisasi serta upaya rehabilitasi, terutama di Gaza, Palestina, adalah blunder awal.
Entah karena tidak ada tim yang memberikan pertimbangan konprehensif atau semua tim adalah dalam posisi ABS, sehingga blunder itu bisa terjadi. Apalagi, ada perang yang meletus di Timur Tengah, posisi itu menyulitkan Indonesia.
Kedua, banyak anggota tim kabinet presiden yang tidak cakap. Akibatnya, dua program besar Presiden RI Prabowo, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang penuh kontraversi tata kelolanya.
BACA JUGA:Prabowo Baru
BACA JUGA:Lain Bung Karno, Lain Prabowo Subianto: Sikap Indonesia soal Sanksi IOC
Niat baik Prabowo yang baik kita dukung. Cuma, perbaikan lewat kritik tajam kalau ditolak sejak dini akan melahirkan luka birokrasi berkepanjangan. Dan, itu diabaikan tim presiden.
Ketiga, orang sekitarnya rebutan panggung. Awalnya mensesneg jadi jubir semua kebijakan. Sebulan karena ada adegan ”ngambek”. Tiba-tiba mensekab jadi jubir. Itu pun tidak ada penjelasan resmi apa alasannya.
Adegan kecil itu seolah sepele, tetapi bernegara jadi lucu. Seolah-olah ”anak-anak” ideologis Prabowo itu rebutan peran. Dan, sang bapak diam saja, seolah hanya rebutan mainan.
BACA JUGA:Healing Prabowo
BACA JUGA:Cantrik Prabowo
Sumber utama masalah ini seperti di awal tulisan, ”jarak” tim utama dengan presiden terlalu jauh. Usia, ilmu, pengalaman, kekuasaan, modal sosial, dan finansial tidak imbang. Dengan begitu, jangan berharap agar mereka berani menyampaikan informasi yang adil dan objektif. (*)
*) Yusron Aminulloh adalah wartawan senior.