Board of Peace dan Resiprositas yang Layak Dipertanyakan

Senin 30-03-2026,15:51 WIB
Oleh: Rossanto Dwi Handoyo*

Pada sektor pertanian, komitmen pembelian mencapai USD4,5 miliar, meliputi kedelai, gandum, bungkil kedelai, kapas, jagung, hingga berbagai produk pangan lainnya. 

BACA JUGA:MUI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace, Menlu Sugiono Beri Respons

BACA JUGA:GREAT Institute Tegaskan Board of Peace Punya Mandat PBB, Palestina Dukung Indonesia

Bahkan, pada sektor industri dan transportasi, terdapat rencana pembelian pesawat komersial dan komponen penerbangan dalam nilai yang tidak kecil.

Namun, jika manfaatnya tidak benar-benar seimbang, diskursusnya berubah. Jika praktiknya tidak mencerminkan keadilan, yang muncul bukan fair trade, melainkan unfair trade.

Lalu, di mana letak resiprokalnya?

Bagi Indonesia, isu itu bukan sekadar soal perdagangan. Ia menyentuh kedaulatan. Kedaulatan energi, misalnya. Energi bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi stabilitas nasional. 

BACA JUGA:Palestina Resmi Buka Kantor Penghubung dengan Board of Peace, Fokus Koordinasi Gaza

BACA JUGA:Indonesia Sambut Pembentukan Kantor Penghubung Palestina untuk Board of Peace

Ketergantungan berlebihan pada pasokan eksternal menciptakan risiko struktural. Hal serupa berlaku pada kedaulatan pangan. Impor murah memang dapat menekan harga, tetapi tekanan terhadap produsen domestik menyangkut keberlanjutan produksi dan ketahanan jangka panjang.

Di sisi lain, perjanjian perdagangan juga memiliki implikasi pada manajemen keuangan negara. Komitmen jangka panjang dapat memengaruhi fleksibilitas fiskal dan prioritas pembangunan. 

Di titik itu, resiprositas kembali menjadi konsep kunci. Perdagangan resiprokal seharusnya tidak hanya terlihat seimbang di atas kertas, tetapi juga terasa dalam struktur manfaat.

Dinamika tarif global memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas ekonomi internasional. Ketika tarif dikenakan terhadap barang dari Tiongkok, dampaknya tidak berhenti pada eksportir asing. 

BACA JUGA:Sumbang 8.000 Pasukan, Sugiono Pastikan Indonesia Bebas Iuran Board of Peace

BACA JUGA:Sugiono Tegaskan Indonesia Anggota Tetap Board of Peace Tanpa Iuran 1 Miliar Dolar AS

Rantai pasok global ikut terganggu. Biaya produksi meningkat. Tekanan harga meluas. Tarif, pada akhirnya, bukan sekadar instrumen proteksi. Ia juga sumber ketidakpastian.

Kategori :