Fasilitas pendukung seperti halte juga masih minim. Kurang dari 5 persen perhentian di Surabaya memiliki kanopi. Nah, di situ ada analisis ekonomi. TfS menyoroti biaya operasional per kilometer.
BACA JUGA:Tiga Motor Hilang di Surabaya dan Sidoarjo dalam Sehari, Kasus Didominasi Waktu Sore hingga Malam
BACA JUGA:Surabaya Tegas! Mantan Suami yang Abaikan Nafkah Anak Siap-Siap Tak Bisa Urus Dokumen!
Bus listrik memakan biaya sekitar Rp30.000 lebih per kilometer, sedangkan bus diesel medium hanya sekitar Rp15.000 hingga Rp27.000. Bus diesel medium 15.000, bus diesel besar 27.000
Dengan anggaran yang sama, Pemkot sebenarnya bisa mendapatkan dua kali lipat armada diesel dibandingkan listrik. Vesa menilai, lompatan ke elektrifikasi sebelum keterjangkauan dan ketersediaan armada maksimal adalah langkah prematur.
“Ketika jangkauan rute dan jumlah armada dan kapasitas belum maksimal, kenapa lompat ke listrik, gitu loh? Sedangkan kalau dibelikan bus medium yang diesel, yang speknya kayak Benowo-Tunjungan itu, itu bisa dapet dua kali lipatnya,” sambung Vesa.
Bagi dia, kebijakan ASN wajib naik transum itu baik, tetapi juga perlu diperhatikan juga kapasitas dan jumlah unit.
Seharusnya, prioritasnya ada pada frekuensi kedatangan bus yang rapat. Armada kecil yang banyak jumlahnya masih lebih baik daripada armada listrik yang sedikit namun mahal.
Vesa menggambarkan itu seperti permainan "ayam dan telur". Pemerintah ingin warga naik transum, tapi warga butuh transum yang nyaman dan tersedia. (*)