Negara hari ini sedang berhadapan dengan pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan: ketika anggaran terbatas, mana yang lebih mendesak, Makan Bergizi Gratis (MBG) atau subsidi pendidikan?
Sekilas, keduanya seperti dipaksa saling berhadapan. Yang satu bicara soal isi perut. Yang lain bicara soal isi kepala. Yang satu tampak konkret, cepat, dan kasatmata. Yang lain lebih sunyi, tetapi dampaknya panjang.
Dalam situasi fiskal yang ketat, pilihan kebijakan semacam ini sering memancing debat keras: apakah negara harus lebih dulu memastikan anak makan, atau memastikan anak tetap bisa sekolah?
Pertanyaan itu penting. Sebab pendidikan memang bukan sekadar urusan ruang kelas, guru, dan buku pelajaran. Pendidikan adalah investasi besar dalam pembangunan manusia.
Dalam kerangka Human Capital Theory yang dikenalkan Gary S. Becker, pendidikan dipahami sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas individu, mobilitas sosial, dan daya saing bangsa. Negara yang gagal berinvestasi pada pendidikan sedang menabung masalah untuk masa depan.
Tetapi teori itu juga akan pincang bila melupakan satu hal dasar: anak yang lapar sulit belajar dengan baik. Di sinilah program MBG menemukan urgensinya.
BACA JUGA:KPK Mulai Soroti Pengadaan 25 Ribu Motor Listrik Program MBG
BACA JUGA:BGN Ungkap Alasan Beli 21 Ribu Motor Listrik untuk Program MBG
Gagasan dasarnya sangat masuk akal. Anak yang gizinya buruk akan menghadapi hambatan dalam konsentrasi, daya tahan belajar, dan kehadiran di sekolah.
Dalam banyak kasus, persoalannya bahkan lebih dalam lagi: bukan sekadar lapar di pagi hari, melainkan kekurangan gizi yang berlangsung terus-menerus. Dalam konteks seperti itu, memberi makan anak di sekolah bukan hanya urusan belas kasihan negara, melainkan intervensi strategis agar proses belajar benar-benar bisa berjalan.
Indonesia punya alasan kuat untuk memandang MBG secara serius. Masalah stunting masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketika satu dari lima anak masih berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, maka negara sesungguhnya sedang menghadapi ancaman terhadap kualitas generasi berikutnya.
Anak yang tumbuh tidak optimal bukan hanya menghadapi persoalan kesehatan, tetapi juga potensi penurunan kemampuan belajar dan produktivitas saat dewasa. Jadi, MBG bukan program kosmetik. Ia bisa menjadi fondasi kesiapan belajar.
Namun, di titik inilah diskusi tidak boleh berhenti. Sebab bila semua energi fiskal tersedot ke satu program makan, negara bisa terjebak dalam logika jangka pendek.
Anak memang datang ke sekolah dengan perut lebih aman, tetapi apakah mereka bisa bertahan di sekolah? Apakah sekolahnya berkualitas? Apakah biaya pendidikan tetap terjangkau? Apakah lulusan SMA punya jalan ke perguruan tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada urgensi subsidi pendidikan.
BACA JUGA:Kepala BGN Klarifikasi Video Soal Motor Listrik MBG: untuk Operasional Kepala SPPG
BACA JUGA:Pemerintah Prioritaskan MBG untuk Daerah 3T dan Stunting Tinggi saat Libur