Ia berhenti menjadi berita dan mulai menjadi kebisingan latar. Secara psikologis, itulah moral numbing mati rasa moral. Dan, mati rasa moral, seperti kata seorang psikolog sosial, jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Sebab, ia menandai menyerahnya harapan.
Kedua, pintu PHK. Gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda manufaktur, tekstil, hingga sektor digital bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah pukulan terhadap identitas. Di Indonesia, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan.
Ia adalah tempat lelaki merasa menjadi lelaki, tempat perempuan merasa punya pijakan, tempat orang tua merasa pantas menatap mata anaknya. Ketika pekerjaan hilang, yang rontok bukan cuma saldo tabungan, melainkan juga peta diri. Psikolog menyebutnya role loss. Masyarakat kita menyebutnya ”malu pulang kampung”.
Ketiga, pintu geopolitik. Ini pintu yang paling sering diabaikan karena terasa jauh, padahal justru pintu itulah yang paling diam-diam menyelinap ke dapur kita.
Perang dagang yang dibuka kembali oleh Washington, ketegangan di Selat Taiwan, krisis di Laut Merah yang membuat ongkos kontainer meroket, hingga perang berkepanjangan di Timur Tengah yang menjaga harga minyak tetap gelisah, semuanya berakhir di harga cabai, harga tepung, harga BBM.
Dunia sedang bertikai, dan tukang nasi goreng di Banjarmasin ikut menanggung ongkosnya.
Yang baru dari generasi ini adalah kesadaran bahwa nasib mereka ditentukan oleh meja-meja yang tak pernah mereka lihat. Mahasiswa tahu bahwa kebijakan chip di Taiwan ikut menentukan harga laptop skripsinya.
Itu adalah ansietas global yang dirasakan secara sangat lokal dan itulah yang membuatnya melelahkan. Anda tidak bisa menyalahkan tetangga untuk sesuatu yang diputuskan di Brussel.
Maka, muncullah sebuah fenomena yang oleh seorang kolumnis muda disebut low grade chronic distrust, ’ketidakpercayaan kronis berkadar rendah’. Ia tidak meledak, ia menggerogoti. Rakyat tidak lagi sepenuhnya marah kepada pemerintah, juga tidak lagi sepenuhnya berharap.
Mereka masuk ke mode bertahan: selesaikan hari ini, besok urusan besok. Itulah yang dalam psikologi disebut learned helplessness versi kolektif sebuah bangsa yang pelan-pelan belajar untuk tidak lagi berharap terlalu tinggi.
Gejalanya ada di mana-mana. Kata ”healing” menjadi mantra nasional. Fenomena ”kabur aja dulu” menjadi aspirasi generasi. ”Mending tidur” menjadi filosofi hidup. Dari kejauhan, itu terlihat seperti humor internet.
Dari dekat, itu adalah bahasa orang yang sedang kehilangan pegangan. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan?
Pertama, negara harus berhenti meremehkan psikologi. Selama ini pemerintah memperlakukan rasa cemas sebagai urusan pribadi urusan psikolog, bukan urusan kebijakan. Padahal, kecemasan kolektif adalah variabel ekonomi yang nyata.
Ia menekan konsumsi, menunda investasi, memperlambat kelahiran anak, bahkan memengaruhi partisipasi pemilu. Sebuah kabinet yang tidak membaca suasana batin rakyatnya sedang memerintah peta, bukan wilayah.
Kedua, komunikasi publik perlu jujur, bukan manis. Rakyat Indonesia tidak rapuh. Yang membuat mereka lelah bukan kabar buruk, melainkan kabar buruk yang dibungkus dengan kalimat ”semua baik-baik saja”. Di titik itu, bangsa kita lebih membutuhkan pemimpin yang berkata terus terang daripada juru bicara yang tersenyum.
Ketiga, kita butuh ruang bersama untuk berduka, istilah yang terdengar aneh dalam politik, tetapi masuk akal dalam psikologi. Bangsa-bangsa yang pulih dari krisis biasanya adalah bangsa yang mengakui ada yang patah.