DI TENGAH suasana berduka pasca kecelakaan hebat pada Selasa, 27 April 2026, antara KRL commuter line dan KA Argo Bromo Angrek di stasiun Bekasi Timur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi tampak mengunjungi korban kecelakaan di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid.
Dalam kunjungan tersebut, Arifah yang bertemu sejumlah wartawan langsung ditodong pertanyaan, adakah evaluasi atas kejadian tersebut.
Dalam tekanan wawancara doorstop, sang menteri mencoba menjawab dengan spontan. Pernyataan tersebut menjadi opini publik yang liar dan menuai kritik tajam dari publik.
Sebab, itu dianggap tidak solutif karena mengusulkan agar penempatan gerbong perempuan di ujung depan dan belakang rangkaian kereta perlu dievaluasi kembali untuk meningkatkan aspek keamanan penumpang perempuan.
BACA JUGA:Kartini Menangis di Dapur Rp10 Ribu: Mengapa Kita Suka Memuji Penderitaan Perempuan?
BACA JUGA:Indonesia Emas Mustahil Tanpa Perempuan: Meninjau Ulang Makna Perjuangan Kartini
Pernyataan kontroversi tersebut dianggap tidak tepat karena tidak peka terhadap keselamatan penumpang laki-laki yang akan dipindahkan ke gerbong depan dan belakang sehingga muncul indikasi bahwa nyawa laki-laki ”bisa” dikorbankan.
Buntut dari pernyataan kontroversial itu, akhirnya menteri PPPA menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataan tersebut.
Dalam wawancara singkat dan mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari wartawan, siapa pun bisa salah berbicara. Sebenarnya, bila ditelaah, dari jawaban sang menteri, cukup banyak poin yang bisa diambil. Misalnya, keprihatinan atas kejadian kecelakaan dan permohonan semua pihak untuk bersabar menunggu hasil investigasi dan evaluasi KAI.
Namun, dalam ruang digital, ketika pernyataan kontroversial bisa viral dengan cepat, dan dalam situasi doorstop yang penuh tekanan, tidak semua kesalahan dapat dimaklumi. Kesalahan berbicara yang dilakukan pejabat negara akan menjadi bahan bulan-bulanan publik.
BACA JUGA:Peranan Perempuan dalam Kampung Pancasila: Antara Tantangan dan Harapan
BACA JUGA:Gerakan Perempuan: Barikade Terakhir di Tengah Kemunduran Demokrasi
Hal itu lebih parah ketika pejabat tersebut adalah perempuan karena tekanan lebih terlihat. Misalnya, jeda jawaban dapat dianggap sebagai keraguan. Kritik terhadap isi pernyataan ibu menteri seharusnya berhenti pada substansi.
Namun, dalam praktiknya, respons publik malah meluas dan penghakiman menjadi sangat keras. Penilaian tidak lagi netral dan masifnya penghakiman massa sering kali melampaui substansi dan masuk ke wilayah personal.
Bila ditelaah di berbagai unggahan di media sosial, banyak komentar yang memuat stereotipe dan bias gender dalam respons khalayak. Contohnya, ”gak layak jadi menteri” atau ”emak-emak gak pernah ngomong, sekalinya ngomong gak solutif”.