Dalam banyak masyarakat maju, kekuatan bangsa justru ditentukan oleh kualitas modal sosialnya. Tingkat kepercayaan publik, disiplin kolektif, rasa tanggung jawab, dan etika sosial.
Jepang bisa bangkit bukan hanya karena teknologi, melainkan karena budaya malu dan disiplin sosialnya kuat. Korea Selatan menjaga etos kolektifnya melalui pendidikan berbasis budaya nasional.
Lalu, muncul pertanyaan menarik: bisakah akar budaya seperti itu dikembangkan di Jawa Timur?
Jawabannya: bisa. Tapi, tidak dapat dilakukan dengan cara meniru Jogjakarta secara mentah.
Jawa Timur memiliki struktur budaya yang jauh lebih beragam dan keras. Kultur arek di Surabaya, misalnya, dibangun oleh tradisi egaliter, terbuka, dan spontan.
Wilayah Mataraman lebih dekat dengan tradisi Jawa Tengah. Sementara itu, Tapal Kuda dipengaruhi kultur pesantren dan Madura yang memiliki watak sosial sendiri.
Namun, Jawa Timur sebenarnya memiliki modal budaya yang sangat kaya untuk membangun etika sosial. Tradisi pesantren mengajarkan kesederhanaan, kemandirian, dan hormat kepada ilmu.
Budaya arek memiliki solidaritas dan keberanian sosial. Tradisi Madura mengenal etos harga diri dan kerja keras yang kuat.
Masalahnya, modernisasi di banyak daerah Jawa Timur berlangsung tanpa penguatan budaya dan pendidikan karakter. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami krisis modal sosial.
Bahkan, ada sebuah kota di bagian timur Jawa ini yang bertahun-tahun mendapat stigma sebagai ”produsen pengemis” di berbagai kota besar Indonesia.
Fenomena itu sesungguhnya bukan sekadar masalah ekonomi. Dalam perspektif sosiologi, itu menunjukkan adanya normalisasi budaya ketergantungan.
Ketika mengemis menjadi strategi ekonomi yang diwariskan lintas generasi, yang rusak bukan hanya struktur pendapatan masyarakat. Tetapi, juga struktur martabat sosialnya.
Oscar Lewis menyebut kondisi seperti itu sebagai culture of poverty alias kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan tak lagi hanya keadaan material. Tapi, juga membentuk cara berpikir dan cara hidup.
Anak-anak tumbuh dengan imajinasi sosial bahwa belas kasihan lebih menjanjikan daripada kerja produktif. Tentu bisa menjadi ancaman masa depan bangsa jika budaya kemiskinan tersebut dibiarkan berkembang.
Karena itu, problem semacam itu tidak cukup diselesaikan dengan bantuan sosial semata. Yang diperlukan adalah rekonstruksi budaya dan pendidikan karakter berbasis lokal.
Di sinilah langkah Sultan HB X menjadi relevan secara nasional. Pendidikan berbasis budaya bukan romantisme masa lalu. Melainkan investasi peradaban jangka panjang.