BACA JUGA:Pengaruh Implementasi MBG terhadap Makroekonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Program Berjalan
BACA JUGA:MBG: Antara Nutrisi dan Krisis Keamanan Pangan
Meski demikian, sentimen negatif yang mencapai 137.914 ekspos (22 persen) menjadi indikator penting yang tidak dapat diabaikan. Angka tersebut menunjukkan bahwa MBG telah bergeser dari sekadar program kebijakan publik menjadi arena pertarungan narasi digital.
Dalam situasi seperti itu, isu yang sebenarnya bersifat lokal atau minor dapat berkembang menjadi krisis reputasi berskala nasional.
Dalam konteks masyarakat hiperkonektif, media sosial mendorong terbentuknya apa yang disebut Papacharissi (2016) sebagai affective publics, yakni jejaring publik yang terkonsolidasi oleh emosi dan sentimen bersama, bukan semata oleh fakta objektif.
BACA JUGA:Menuju Model Hybrid Pengelolaan MBG
BACA JUGA:MBG dan Ambisi Generasi Emas 2045
Kondisi tersebut terlihat pada topik ”Kualitas Pangan” yang mendominasi sekitar 45 persen dari total isu utama yang dibahas publik. Walaupun sentimen positif pada topik itu tergolong tinggi, yakni mencapai 58 persen, terdapat pula sentimen negatif sebesar 13 persen atau sekitar 18.764 sebutan.
Percakapan negatif banyak dipicu oleh kasus keracunan massal di SD Muhammadiyah 1 Temanggung dan viralnya video dugaan temuan cacing pita pada makanan program MBG.
Secara psikologis, visual makanan yang dianggap tidak higienis memiliki efek emosional yang kuat. Konten semacam itu dengan cepat memunculkan rasa marah dan takut di ruang publik digital. Dalam waktu singkat, persepsi mengenai kegagalan pengawasan negara dapat terbentuk, bahkan sebelum proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh.
BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi: MBG Dorong Sektor Akmamin Melejit Hingga 13,14 Persen
BACA JUGA:Badan Gizi Nasional Tegaskan Kematian Balita di Cianjur Tidak Terkait Program MBG
Niat baik dan dukungan anggaran besar tidak otomatis mampu menjaga legitimasi program Makan Bergizi Gratis di ruang digital. Dalam era media sosial, reputasi kebijakan publik sangat dipengaruhi cepatnya arus informasi, kuatnya visualisasi emosional, dan dinamika persepsi masyarakat di ruang daring.
Namun, kondisi itu tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada TikTok atau media sosial semata. Platform digital pada dasarnya hanya mempercepat distribusi informasi sekaligus memperbesar resonansi emosi publik.
Persoalan utamanya terletak pada bagaimana negara merespons krisis, membangun kepercayaan, dan mengelola komunikasi publik secara konsisten di tengah arus informasi yang bergerak secara real-time.
Karena itu, pemerintah tidak lagi dapat memandang remeh dampak dari satu video viral maupun akumulasi sentimen negatif di media sosial.