Ini bukan tren medsos biasa. Ini kata yang bekerja, yang tidak cuma diucapkan, tapi menggerakkan kaki orang ke jalan.
Bahasa jalanan lahir karena bahasa istana kehabisan napas. Disepakati oleh ribuan orang yang turun ke jalan. Bukan karena mereka suka demo. Tapi karena suara resmi sudah lama tidak mewakili mereka.
Lalu apa yang harus dilakukan?
Pertama, pemerintah. Berhenti bersembunyi di balik kata-kata indah. Kalau kebijakan memang sulit, katakan sulit. Kalau harga naik, bilang naik. Jangan dibungkus dengan "penyesuaian" atau "optimalisasi". Rakyat bukan bocah yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis.
Studi dari Harvard Kennedy School (2023) bilang: kejujuran yang pahit bisa menaikkan kepercayaan publik sampai 35%. Lebih baik dibilang pahit di awal, daripada bohong manis di akhir.
Kedua, media dan kampus. Jangan cuma jadi tukang stempel siaran pers. Tugasnya membongkar. Kalau pemerintah bilang "optimalisasi SDM", media harus berani tulis: "Artinya 5.000 orang kehilangan pekerjaan."
Itu baru pers. Itu baru kampus.
BACA JUGA:Kejagung Telusuri Seluruh Pengadaan BGN, Kasus Korupsi MBG Kian Meluas
BACA JUGA:Bongkar Praktik Jual-Beli Dapur SPPG, Zulhas: MBG Bocor Rp1 Triliun Per Bulan
Ketiga, masyarakat. Jangan telan mentah-mentah. Setiap kali mendengar 'penyesuaian', tanyakan: penyesuaian untuk siapa? Literasi bahasa adalah tameng demokrasi.
Bahasa itu medan perang. Siapa pegang kata, dia pegang cerita. Siapa pegang cerita, dia pegang kuasa.
Sekarang istana kehabisan kata. Maka jalanan yang menulis sejarah. Ditulis di aspal. Di spanduk. Di tagar yang viral. Mendengarkan bahasa jalanan bukan tanda negara lemah. Itu tanda negara yang mulai dewasa.
Bahasa yang baik bukan yang paling halus. Bukan yang paling indah. Tapi yang paling jujur. Kalau kita berani dengar, mungkin dua kamus yang selama ini terbelah bisa ketemu lagi.
*) Dosen Psikologi Universitas 45 Surabaya.