Bukan itu saja. Reni juga menyoroti cara kampus mengintip isi dompet orang tua mahasiswa. Selama ini, verifikasi ekonomi hanya bersandar pada kertas. Pada dokumen administrasi. Slip gaji, rekening listrik, atau foto rumah.
BACA JUGA:Tantangan dan Strategi Optimalisasi Pendapatan Non-UKT PTN-BH
BACA JUGA:Isu UKT hingga Pendidikan Karakter: Catatan untuk Mendiktisaintek
Padahal, kertas bisa menipu. Kertas sering kali tidak punya rasa kemanusiaan.
Reni ingin verifikasi itu turun ke bumi. Harus ada validasi kondisi riil di lapangan. Petugas kampus harus melihat langsung bagaimana perjuangan orang tua si calon mahasiswa di dunia nyata.
"Verifikasi harus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, keputusan mengenai UKT maupun biaya pendidikan lain akan lebih adil dan tepat sasaran," ujarnya.
Bagi Reni, pendidikan tinggi bukanlah barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang bermobil. Pendidikan adalah investasi strategis. Investasi manusia.
"Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar. Jangan sampai persoalan biaya menjadi penghalang lahirnya generasi unggul Indonesia," pungkasnya.
Kita sering bicara soal Indonesia Emas. Tapi kalau setiap tahun ada puluhan ribu anak muda yang mundur teratur dari bangku kuliah karena urusan UKT, emas itu bisa-bisa berubah menjadi perunggu. Atau malah sekadar besi berkarat.
Kampus tidak boleh berjarak dengan penderitaan rakyat. Sinyal pasar pendidikan sudah jelas: masyarakat ingin kuliah, tapi mereka butuh keadilan sejak ketukan palu pertama. (*)