FOOTBALL unites the world, ’sepak bola menyatukan dunia’. Keep politics out of football, ’jauhkan politik dari sepak bola’. Dua slogan itu sering didengungkan dalam berbagai turnamen dan kompetisi sepak bola internasional.
Sepak bola seharusnya bisa menyatukan dunia. Ketika banyak manusia di penjuru dunia berkonflik, sepak bola akan menyatukannya. Negara yang sangat dikenal sebagai negara konflik –seperti Haiti– ternyata tampil di panggung sepak bola dunia dengan wajah damai.
Sepak bola harus jauh dari politik. Fair play atau permainan yang jujur mensyaratkan sepak bola steril dari politik. Dalam praktiknya, slogan itu hanya angan-angan. Sepak bola sering menjadi arena yang paling dipengaruhi kepentingan politik, diplomasi, ekonomi, bahkan konflik geopolitik.
Piala Dunia 2026 memicu kembali perdebatan tersebut. Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu tuan rumah tidak sepenuhnya bisa memisahkan urusan sepak bola dari politik. Salah satu insiden yang paling menonjol adalah perlakuan terhadap Iran.
BACA JUGA:Legislator PDI-P Usulkan Money Politics Dilegalkan Dalam Peraturan KPU
Delegasi Iran hanya diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat menjelang pertandingan dan diwajibkan segera meninggalkan negara tersebut setelah menyelesaikan laga.
Kebijakan itu lahir akibat hubungan politik yang panas yang berujung pada peperangan yang menghancurkan. Ketika eskalasi peperangan menurun dan Piala Dunia makin dekat, banyak yang berharap agar AS bisa bertarung melawan Iran secara fair. Di lapangan sepak bola. Bukan di Selat Hormuz.
Roh sepak bola adalah respek kepada semua, tanpa diskriminasi. Ketika sebuah negara memperoleh perlakuan diskriminatif karena persoalan politik, akan sulit mengatakan bahwa sepak bola benar-benar steril dari kepentingan politik.
Kontroversi makin panas ketika Iran tersingkir secara dramatis. Pada laga terakhir fase grup, gol kemenangan Iran dianulir karena offside seujung sepatu. Seisi Iran menangis dan mengutuk.
Politik dan sepak bola adalah fenomena umum di mana-mana. Indonesia mengalami gejala serupa. Makin banyak elite politik, aparat negara, dan tokoh pemerintahan yang terlibat dalam pengelolaan sepak bola.
Klub sepak bola Garudayaksa FC, misalnya. Setahun yang lalu Garudayaksa masih bernama PSKC Cimahi dan bermain di Liga 2. Dalam setahun, PSKC Cimahi berubah wujud menjadi Garudayaksa dan langsung lolos ke Liga Premier.
Hal itu memperlihatkan bagaimana sebuah klub yang memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh yang berasal dari lingkar kekuasaan bisa melesat secepat kilat ke kasta tertinggi kompetisi.
Tentu saja, keberhasilan itu didukung oleh investasi, manajemen profesional, dan dukungan finansial yang kuat. Namun, kedekatan dengan jaringan kekuasaan menjadi faktor penting. Itulah yang memunculkan persepsi bahwa politik memiliki pengaruh yang besar pada sepak bola Indonesia.
Hal serupa tampak ketika institusi negara memiliki klub sepak bola sendiri. Kepolisian memiliki klub Bhayangkara FC yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi. Demikian pula kejaksaan yang punya Adhyaksa FC.