Ekonom menyebutnya fase ekonomi dua kecepatan. Itulah yang sedang kita alami. Ekonomi yang ditandai dengan perbedaan antara statistik makro dan realitas sosial. Keduanya tidak bergerak dalam irama yang sama.
Jika tesis itu benar, ramainya stasiun kereta, bandara, restoran, kafe, dan mal bukan indikator kesejahteraan. Itu semua hanya pergeseran pola konsumsi. Misalnya, dulu menggunakan mobil pribadi, kini beralih kereta. Juga, pengguna pesawat.
Mereka tetap bepergian. Tapi, dengan biaya yang lebih efisien. Dalam ilmu ekonomi, fenomena itu dikenal sebagai downtrading, yaitu pergeseran konsumsi ke pilihan yang lebih hemat tanpa menghentikan aktivitas.
Apalagi, awal Juli bertepatan dengan akhir musim libur sekolah. Banyak keluarga yang sudah merencanakan perjalanan jauh-jauh hari ketika kondisi ekonomi belum seberat sekarang. Tiket sudah dibeli sejak beberapa bulan sebelumnya.
Bisa juga dipahami bahwa fenomena tersebut menunjukkan krisis yang terjadi di Indonesia tidak merata. Tapi, lebih menunjukkan ekonomi yang terbelah. Antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.
Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi relatif tidak banyak terpengaruh. Mereka tetap berwisata, makan di restoran, menonton konser, dan berbelanja di shopping mall.
Sebaliknya, ada kelompok paling terdampak. Mereka pekerja informal, kelas menengah bawah, pelaku UMKM, dan pencari kerja baru. Mereka itulah yang mengalami tekanan berat.
Dalam situasi demikian, kelas menengah biasanya menjadi kelompok paling rentan. Mereka bukan penerima bantuan sosial, juga tidak memiliki bantalan kekayaan yang cukup besar.
Pendapatan mereka relatif stagnan. Padahal, biaya hidup terus meningkat. Cicilan rumah, pendidikan anak, biaya kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari terus menggerus kemampuan menabung.
Betul mereka masih minum kopi di kafe. Atau, bepergian di akhir pekan. Tapi, mulai menunda membeli rumah, mengganti mobil, atau berinvestasi. Konsumsi masih bertahan. Tapi, kualitas daya beli mulai menurun.
Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kenyataan itu? Tampaknya pemerintah perlu memprioritaskan pemulihan kepercayaan dunia usaha.
Stabilitas nilai tukar, kepastian regulasi, kemudahan investasi, dan percepatan proyek-proyek produktif menjadi kunci. Semua itu agar investasi kembali bergerak dan lapangan kerja tercipta.
Bagi dunia usaha, masa seperti ini justru menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi. Juga, momentum melakukan inovasi dan memperkuat pasar domestik.
Lainnya berinvestasi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Bertahan saja tidak cukup. Adaptasi menjadi syarat utama. Memanfaatkan momentum tersebut untuk konsolidasi.
Lantas, bagaimana dengan masyarakat? Yang paling bijak adalah menjaga kesehatan keuangan keluarga. Menunda konsumsi yang tidak mendesak dan mengurangi utang konsumtif.
Juga, memperkuat dana darurat serta meningkatkan keterampilan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Itu jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti gaya hidup yang tampak ramai di media sosial.