Di sisi lain, kritik ekonomis memperingatkan perluasan cepat kebijakan biodiesel tanpa kajian ekonomi komprehensif dapat menimbulkan biaya subsidi, pengalihan ekspor, dan bahkan pembengkakan anggaran yang mengurangi manfaat bersih pada neraca perdagangan jika dampak substitusi ekspor CPO tidak dieliminasi.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Luncurkan Biodiesel B50: Petani Harus Paling Diuntungkan
BACA JUGA:Pemerintah Diminta Buka Perhitungan Keekonomian Implementasi B50 Secara Transparan
Dengan kata lain, B50 menawarkan peluang ekonomi nyata, tetapi manfaat makronya bergantung pada desain insentif, manajemen stok, dan kebijakan perdagangan yang meminimalkan gangguan ekspor yang merugikan pendapatan negara.
Dalam tataran strategi nasional, ada empat pilar agar B50 berkelanjutan dan strategis.
Pertama, keamanan pasokan dan diversifikasi sumber bahan baku. Untuk mengandalkan B50 secara nasional, diperlukan jaminan pasokan CPO dan feedstock alternatif (misalnya, residu minyak, minyak nonpangan yang berkelanjutan) sehingga kebutuhan domestik tidak mengorbankan ekspor dan tidak mendorong konversi lahan baru secara masif.
Kedua, penguatan aturan lingkungan dan tata kelola mengintegrasikan sertifikasi berkelanjutan, penghitungan jejak karbon, dan aturan zero-deforestation agar ekspansi biodiesel tidak memperburuk deforestasi dan kebakaran lahan.
BACA JUGA:Siap-siap B50: Ini Tantangan Teknis dan Kesiapan Infrastruktur Menurut Pakar ITS
BACA JUGA:Pelindo Marine Dukung Implementasi B50, Perkuat Distribusi FAME ke Tanjung Perak
Ketiga, pengembangan teknologi dan infrastruktur hilir: fasilitas blending, logistik, dan uji performa pada berbagai sektor (transportasi umum, kapal, pembangkit, dan alat berat) harus disiapkan sehingga transisi tidak menimbulkan masalah teknis atau biaya konversi yang besar.
Keempat, kebijakan ekonomi yang seimbang memperhitungkan biaya subsidi, mekanisme harga, dan insentif untuk bahan bakar berkelanjutan agar manfaat terhadap neraca perdagangan dan kesejahteraan petani dapat dimaksimalkan tanpa beban fiskal yang tidak terkendali.
Meski demikian, juga perlu dipertimbangkan adanya risiko dan trade-off yang mungkin muncul, bahwa dalam narasi optimistis, perlu diakui beberapa trade-off yang nyata: tekanan terhadap penggunaan lahan (yang berisiko merusak kawasan hutan dan keanekaragaman hayati), potensi pengurangan penerimaan ekspor CPO, dan kebutuhan anggaran untuk subsidi atau dukungan teknis di tahap awal implementasi.
Kritik lingkungan dan ekonomi menuntut transparansi data, model perhitungan net benefit yang realistis, dan pengawasan independen agar klaim penghematan devisa atau manfaat lingkungan tidak dilebih-lebihkan. Tanpa mitigasi yang kuat, B50 berpotensi memperburuk masalah lingkungan lokal meski menurunkan impor bahan bakar fosil.
Contoh implementasi pragmatis yang bisa diikuti adalah adanya pendekatan bertahap dan terukur yang bekerja lebih baik daripada peluncuran serentak tanpa kesiapan: perluasan B50 sebaiknya diawali pada sektor-sektor dengan kontrol pasokan bahan bakar yang baik dan potensi efisiensi tinggi.
Misalnya, angkutan logistik yang melakukan rute tetap, alutsista alat berat pertambangan yang sudah diuji, dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) terpilih. Lalu, dievaluasi secara kuantitatif pada kurun waktu tertentu sebelum diperluas ke transportasi umum dan sektor lain. Skema itu memungkinkan perbaikan teknis, adaptasi harga, dan penyusunan aturan lingkungan yang lebih matang.
B50 bukan jawaban tunggal untuk seluruh masalah energi dan lingkungan Indonesia. Namun, ia menawarkan alat kebijakan yang kuat jika dirancang dan dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan ekonomi, dan tata kelola yang ketat. Tanpa itu, manfaatnya bisa tereduksi atau bahkan berbalik menjadi beban.