Loyalitas dianggap sebagai modal penting karena kekuasaan selalu menghadapi berbagai ancaman, baik dari kompetisi politik, birokrasi yang lamban, maupun kepentingan elite yang saling bertabrakan.
BACA JUGA:Ketika Pajak Mencekik Membaca Krisis Demokrasi dan Korupsi lewat Kacamata Ibnu Khaldun
Solidaritas kelompok memang menjadi fondasi terbentuknya kekuasaan, tetapi jika berkembang menjadi eksklusivisme yang berlebihan, ia justru menjadi penyebab kemunduran.
Ketika akses terhadap jabatan hanya berputar pada lingkaran yang sama, kualitas pemerintahan berpotensi menurun karena proses seleksi tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas, tetapi pada kedekatan personal. Dalam jangka panjang, kelompok inti dapat berubah menjadi oligarki yang lebih sibuk menjaga posisi daripada meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Program strategis seperti MBG membutuhkan kapasitas manajerial, kemampuan mengelola birokrasi, serta koordinasi lintas kementerian yang sangat kompleks. Loyalitas memang mempermudah koordinasi politik, tetapi efektivitas kebijakan tetap ditentukan oleh kompetensi institusional.
Apabila lingkaran kepercayaan menjadi terlalu sempit, risiko yang muncul adalah berkurangnya keberagaman perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Kritik internal menjadi semakin lemah karena seluruh aktor berada dalam jaringan loyalitas yang sama.
Pemerintahan yang baru berjalan membutuhkan konsolidasi terlebih dahulu sebelum membuka ruang yang lebih luas. Konsolidasi kekuasaan merupakan tahap penting agar agenda pemerintahan tidak mudah terganggu oleh konflik internal.
Memercayakan jabatan strategis kepada orang-orang dekat dapat dipandang sebagai strategi untuk memastikan bahwa kebijakan prioritas berjalan sesuai desain yang dibuat pemimpin.
Meski demikian, keberhasilan strategi tersebut pada akhirnya akan diukur bukan dari tingkat loyalitas para pejabat, melainkan dari hasil kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Jika Sudaryono mampu menjalankan program secara efektif, transparan, dan akuntabel, kritik mengenai sempitnya lingkaran kepercayaan akan hilang. Sebaliknya, apabila muncul persoalan tata kelola lagi, publik akan mengaitkannya dengan nepotisme yang bertumpu pada kedekatan politik.
Teori ash-shabiyah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan selalu memerlukan kelompok inti yang solid sebagai penyangga pemerintahan. Namun, kekuatan sebuah pemerintahan tidak cukup hanya ditopang oleh loyalitas semata.
Agar tetap bertahan dan memperoleh legitimasi publik, solidaritas kelompok harus diseimbangkan dengan meritokrasi, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap talenta dari luar lingkaran inti.
Tantangan terbesar Prabowo adalah menjaga keseimbangan antara kepercayaan politik dan efektivitas institusional sehingga ash-shabiyah menjadi sumber kekuatan negara, bukan awal dari penurunan kualitas pemerintahan. (*)