Siapa yang lebih dahulu menguasai persepsi publik, sering kali merekalah yang memenangkan permainan. Karena itu, saya tak terlalu tertarik mencari siapa yang pertama menyebarkan video-video demonstrasi tersebut.
Itu bisa saja dilakukan pendukung pemerintah. Bisa juga oleh kelompok oposisi. Bisa pula oleh pihak lain yang sekadar ingin memperbesar kegaduhan demi mendapatkan perhatian.
Yang jauh lebih penting adalah memahami bahwa masyarakat jangan sampai menjadi korban dari permainan persepsi tersebut. Sebab, persepsi mempunyai dampak yang nyata.
Pengusaha bisa menunda investasi karena merasa situasi tidak menentu. Konsumen menahan belanja karena khawatir. Investor memilih menunggu.
Sementara itu, masyarakat mudah percaya kepada rumor. Semua itu dapat terjadi meski kondisi objektif di lapangan sebenarnya masih terkendali.
Artinya, hologram politik memang tidak nyata secara fisik. Tapi, akibatnya bisa sangat nyata. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menjaga keamanan. Pemerintah juga harus menjaga kepercayaan publik.
Di era digital, komunikasi bukan lagi pekerjaan tambahan. Ia sudah menjadi bagian dari tata kelola negara. Kekosongan informasi akan selalu diisi spekulasi.
Ketika pemerintah terlambat menjelaskan sebuah keadaan, media sosial akan lebih dahulu membangun versinya sendiri. Dan, seperti kita tahu, algoritma hampir selalu lebih cepat ketimbang birokrasi.
Pemerintah tak perlu alergi terhadap video demonstrasi yang viral. Sebab, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.
Yang perlu diwaspadai bukan demonstrasinya. Melainkan, penyebaran informasi yang sengaja dipotong, dipelintir, atau dilepaskan dari konteks untuk membangun kepanikan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital. Tak perlu langsung percaya hanya karena sebuah video muncul berkali-kali di layar telepon genggam. Frekuensi kemunculan bukan ukuran kebenaran.
Dalam dunia algoritma, yang paling sering muncul belum tentu yang paling benar. Sering kali ia hanya yang paling mampu memancing kemarahan, ketakutan, atau rasa ingin tahu.
Mungkin itulah tantangan terbesar demokrasi pada abad digital. Dahulu masyarakat harus berjuang memperoleh informasi. Sekarang justru harus berjuang memilah informasi.
Dahulu ancaman datang dari sensor. Kini ancaman datang dari banjir informasi. Yang membuat orang sulit membedakan mana fakta, mana opini, dan mana rekayasa persepsi.
Karena itu, kita tak perlu larut dalam setiap kegaduhan yang diproduksi media sosial. Juga, tak perlu menyepelekan setiap sinyal yang muncul di ruang publik. Yang diperlukan kini adalah kejernihan membaca keadaan.
Demokrasi membutuhkan kritik. Demonstrasi juga hak konstitusional warga negara. Tetapi, demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas manipulasi persepsi ataupun politik ketakutan.