JAKARTA, HARIAN DISWAY - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan pentingnya akurasi data desil penerima subsidi. Sebab, dari data itulah berbagai program subsidi pemerintah merujuk. Dengan data yang akurat, program subsidi akan tepat sasaran.
Menurut Said, persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, pada Kamis, 3 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Said menyoroti masih banyaknya masyarakat yang seharusnya berhak menerima subsidi justru tidak masuk dalam kelompok penerima. Sebaliknya, terdapat masyarakat yang tidak berhak tapi justru memperoleh manfaat subsidi akibat ketidaktepatan data desil.
"Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima," kritiknya.
BACA JUGA:Jelang RedTalks, Said Abdullah Tegaskan Fungsinya sebagai Wadah Suara Anak Muda
Hal tersebut menunjukkan bahwa exclusion-inclusion error dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), masih menjadi problem besar.
Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, persoalan validitas data tersebut terus menjadi perhatian Banggar DPR RI. Sebab, dampaknya langsung pada efektivitas penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah.
Ia mengungkapkan, berbagai aduan dari masyarakat menunjukkan masih adanya penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. "Sehingga tepat sasaran, kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi," lanjutnya.
Said juga mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir untuk meningkatkan akurasi pendataan penerima subsidi. Menurutnya, penggunaan identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata dapat menjadi alternatif agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan lebih mudah terverifikasi.
BACA JUGA:Perkiraan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp174 T
"Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menjelaskan DTSN terus dimutakhirkan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, mulai dari data administrasi, hasil sensus, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, hingga usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi yang tersedia.
Pemerintah menyampaikan bahwa berdasarkan pembaruan per 10 Juli 2026, DTSN versi 3 telah mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Cakupan tersebut akan terus diperbarui agar semakin mencerminkan kondisi sosial masyarakat terkini serta meminimalkan inclusion error dan exclusion error.