Singkatnya, negara-negara pos-kolonial tidak seharusnya ditempatkan kembali di posisi tangan di bawah di hadapan negara-negara Barat dan institusinya.
Studi dekolonialisasi memang sedang mendapat perhatian serius. Di International Institute of Social Studies (ISS) tempat saya belajar, disediakan satu lantai khusus untuk studi tersebut dengan menghadirkan pakar dari seluruh dunia. Sekitar 80 tahun sejak Perang Dunia II berakhir, ketidakadilan global kian diletakkan sebagai kajian substantif dalam tata kelola dunia.
Menariknya, antusiasme baru itu justru tampak diperdebatkan dalam diskursus yang lebih serius di Barat daripada di mayoritas negara-negara Selatan. Forum ekonomi seperti BRICS tidak tampak begitu tajam jika dibandingkan dengan Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung 1955 yang jauh lebih agresif dan bernuansa politik.
Bagaimanapun, institusi yang ada harus dimaksimalkan dengan penyadaran di dalam masing-masing negeri. Negeri-negeri di Asia dan Afrika-lah yang seharusnya menyusun kerangka aspirasinya, tuntutannya. Pleidoi itu sudah saatnya betul-betul berubah menjadi gugatan.
Ketika saya menyusuri kanal-kanal di Amsterdam beberapa hari setelah menonton teater tersebut, seorang kawan menunjukkan sebuah gedung bertulisan Bushuis.
Gedung yang kini difungsikan sebagai bagian dari Universiteit van Amsterdam (UvA) itu dahulu adalah gedung Oost-Indisch Huis. Kantor pusat Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sembari menjelaskan, kawan itu bergumam, ”lha iya, dulu katanya mau berdagang, kok bawa meriam.”
Pertarungan Ingatan
Di sisi yang lain, pertarungan akan ingatan adalah perkara yang tidak kalah kompleks. Dalam perspektif sejarah, ”pelaku” dan ”korban” bukanlah diksi yang netral. Demikian pula ”pahlawan” dan ”pengkhianat”. Tidak ada interpretasi yang berada di ruang hampa. Semuanya melekat pada pengalaman subjektif yang terus-menerus didialektikakan dalam arena.
Dalam peringatan tahunan perobekan bendera merah putih biru yang digelar oleh Pemkot Surabaya, ribuan orang terlibat dalam drama teatrikal yang menampilkan bendera Belanda yang dirobek hingga menyisakan hanya merah dan putih. Bendera yang hingga hari ini masih digunakan secara resmi.
Tahun ini teater itu kembali digelar. Saya membayangkan, apa yang ada di hati dan pikiran orang-orang Belanda yang kebetulan menyaksikan penampilan tersebut? Adakah darah mereka juga mendidih selayaknya saya menonton pertunjukan Bo Tarenskeen di Den Haag?
Rasanya juga tidak begitu berguna untuk berdebat dan menjelaskan etape sejarah kelam Indonesia manakala sistem pendidikan dan kebudayaan mereka mengajarkan bahwa periode tersebut dinamakan the golden age. Masa keemasan.
Namun, perbedaan versi itu tidak boleh dihindari atau diabaikan. Bukan dalam soal perasaan, melainkan soal kerangka berpikir dan keberpihakan nilai. Dalam hal itu, perlu ada upaya kontestasi gagasan terus-menerus dan sadar.
Pertarungan akan memori adalah upaya yang demikian penting untuk menentukan keputusan, memilih pendekatan sikap, melindungi harga diri, mendudukkan ketidakadilan, sekaligus mengejar kebenaran bagi tiap-tiap pihak. Juga, kebenaran yang lebih universal dalam soal-soal prinsipiel.
Tidak akan ada diskusi soal dekolonialisasi, rekonstruksi, repatriasi, atau kedaulatan tanpa kerangka ingatan yang tepat. Terpenting, untuk mencegah lahirnya pola-pola baru yang berjiwa serupa di hari ini maupun di kemudian hari.
Mengambil jalan pintas masalah dengan memandang naif politik kolonialisme gaya baru bukanlah pilihan.
Hari ini, hadirnya teknologi baru seperti artificial intelligence yang dikelola segelintir big tech industries, kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat, dan tren meningkatnya politik sayap kanan di Eropa adalah sedikit contoh besar yang berpotensi membangkitkan kembali variabel logika kolonial terselubung.