ULMWP secara terbuka membawa aspirasi politik mengenai penentuan nasib sendiri Papua. Di Melanesian Spearhead Group, ULMWP berstatus observer sejak 2015. Indonesia berada dalam forum yang sama sebagai associate member. Fakta itu sendiri menunjukkan bahwa arena diplomasi Melanesia memang memiliki beberapa kepentingan dan pandangan yang hidup bersamaan.
Tidak berarti semua negara Pasifik memiliki tujuan politik yang sama dengan ULMWP. Itu justru kesalahan membaca yang harus dihindari.
Ada pemerintah yang memberikan perhatian besar pada persoalan HAM. Ada kepentingan ekonomi. Ada sejarah dekolonisasi. Ada solidaritas Melanesia. Ada kebutuhan keamanan. Ada pula aktor politik yang secara terbuka menginginkan perubahan status politik Papua. Semuanya tidak boleh dicampur menjadi satu.
Pada 28 September, Solomon Islands dan Vanuatu kembali menyampaikan pandangan mengenai Papua di Sidang Majelis Umum PBB. Indonesia menggunakan hak jawab dengan menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM.
Empat hari sebelumnya Indonesia justru bertemu Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum dan Menteri Luar Negeri Solomon Islands.
Yang dibicarakan bukan cuma Papua. Ada perdagangan, pembangunan, ketahanan kawasan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama yang lebih luas. Di situlah seni diplomasi sebenarnya.
Tidak menganggap semua kritik sebagai permusuhan. Tidak pula menganggap semua persoalan dapat selesai dengan makan malam dan pertukaran mahasiswa.
Ada yang bisa didekati melalui pembangunan. Ada yang memerlukan jawaban HAM yang kredibel. Ada yang membutuhkan diplomasi. Ada yang memang merupakan perbedaan politik mendasar.
Kalau memakai analogi handphone saya tadi, ternyata tidak semua orang sedang membicarakan baterai. Ada yang mempermasalahkan LCD. Ada yang mempertanyakan teknisinya. Ada juga aktor yang memang ingin mengganti sistem operasinya. Kalau semuanya dianggap persoalan baterai, resepnya pasti salah.
Karena itu, pekerjaan Indonesia ke depan tidak hanya memenangkan perdebatan mengenai Papua. Yang jauh lebih penting adalah memperkuat posisi Indonesia pada beberapa lapisan sekaligus. Kedaulatan dijaga dengan tegas.
Persoalan HAM yang kredibel ditangani secara meyakinkan. Pembangunan harus terasa bagi masyarakat. Hubungan dengan Papua Nugini, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, dan kawasan Pasifik terus diperdalam.
Orang Papua sendiri perlu makin terlihat sebagai pelaku dalam hubungan Indonesia dengan Melanesia, bukan sekadar menjadi objek yang dibicarakan orang lain.
Di sini people-to-people diplomacy tetap penting. Bukan sebagai obat ajaib. Ia salah satu alat. Sama dengan perdagangan, pembangunan, diplomasi formal dan kredibilitas kebijakan di dalam negeri.
Indonesia sendiri sudah berada di MSG sebagai associate member dan terus membangun komunikasi regional, termasuk dengan Sekretariat MSG mengenai kerja sama pembangunan, perdagangan, keamanan dan masyarakat Melanesia Indonesia.
Saya kembali teringat handphone istri saya. Teknisi yang baik bukan orang yang paling pandai menjelaskan bahwa kerusakan itu sebenarnya tidak ada. Ia harus tahu bagian mana yang rusak. Bagian mana yang masih baik. Dan, yang paling penting, bagian mana yang jangan sampai salah ditekan.
Dalam geopolitik, salah tekan jauh lebih mahal daripada LCD. Bisa merusak kepercayaan. Bisa mempersempit ruang diplomasi. Bisa pula membuat persoalan kecil tumbuh menjadi persoalan yang bertahun-tahun tidak selesai. (*)