SEJARAH politik Indonesia tidak pernah sepi dari percobaan perebutan kekuasaan. Sejak awal kemerdekaan, istana bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan juga arena pertarungan ideologi, ambisi politik, kepentingan militer, dan persaingan antarelite.
Makar terhadap istana, dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, menjadi bagian dari perjalanan panjang republik ini. Ada yang dilakukan melalui gerakan bersenjata, manuver politik, dan infiltrasi kekuasaan. Bahkan, ada juga yang menggunakan kekuatan spiritual.
Pada masa awal kemerdekaan, salah seorang tokoh yang memiliki hubungan politik yang tidak harmonis dengan kepemimpinan Soekarno-Hatta adalah Tan Malaka. Tokoh kiri revolusioner itu tidak sepenuhnya menyetujui strategi politik diplomasi yang ditempuh Soekarno-Hatta.
Ia memandang kepemimpinan republik terlalu kompromistis terhadap kekuatan asing dan mencurigai kolaborasi dengan Jepang. Peristiwa 3 Juli 1946 memperlihatkan bagaimana pertentangan tersebut berkembang menjadi krisis politik serius. Kelompok Persatuan Perjuangan yang dipengaruhi pemikiran Tan Malaka menuntut perubahan pemerintahan.
BACA JUGA:Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah Makar, Pasal 191 KUHP Ancam Hukuman Mati
BACA JUGA:Makar
Meski Tan Malaka sendiri tidak terlibat langsung dalam operasi tersebut, peristiwa itu menjadi salah satu percobaan pengambilalihan kekuasaan paling awal dalam sejarah republik.
Dua tahun kemudian, ancaman terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta datang dari kelompok kiri melalui Peristiwa Madiun 1948. Gerakan yang dipimpin Musso dan Alimin menjadi tantangan serius terhadap pemerintahan yang sah.
Persoalannya bukan sekadar perbedaan ideologi, melainkan juga perebutan legitimasi politik dan arah revolusi Indonesia. Soekarno menghadapi tantangan tersebut dengan mengonsolidasikan dukungan rakyat dan militer.
Dengan demikian, sejak republik masih sangat muda, persoalan makar sudah menjadi bagian dari pergulatan mempertahankan kekuasaan dan menentukan masa depan negara.
Pada masa Soeharto, cerita tentang percobaan perebutan kekuasaan mengambil bentuk yang berbeda. Kekuasaan Orde Baru dibangun dengan kontrol militer, birokrasi, dan jaringan politik yang sangat kuat. Namun, stabilitas yang tampak kokoh itu tidak berarti Soeharto sepenuhnya bebas dari ancaman.
Berbagai manuver politik dan upaya menggoyang kekuasaan Soeharto beberapa kali terjadi. Salah satu upaya kudeta paling unik adalah gerakan Sawito Kartowibowo pada 1976, yang sering disebut sebagai semacam kudeta spiritual.
Sawito bukan jenderal, bukan pula pemimpin partai politik besar. Ia justru mengandalkan klaim legitimasi spiritual, simbol-simbol keagamaan, dan dukungan sejumlah tokoh untuk menantang legitimasi kepemimpinan Soeharto.
Itulah yang membuat kudeta Sawito unik. Perebutan kekuasaan ternyata tidak selalu membutuhkan tank, senjata, dan pasukan. Dalam situasi tertentu, klaim moral dan spiritual pun dapat dijadikan instrumen untuk menantang kekuasaan politik. Istana ternyata bisa diguncang tidak hanya dari barak militer, tetapi juga dari ruang-ruang yang memproduksi legitimasi simbolis.
Sawito mengeklaim bahwa Soeharto tidak punya ”wahyu kedaton”, amanat dari langit yang membuatnya punya legitimasi untuk memerintah. Uniknya, Sawito tidak merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ia mendesak Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Mohammad Hatta.