SETIAP piala karapan kambing menandai satu kemenangan. Namun, keberlangsungan tradisi tidak ditentukan oleh banyaknya piala yang dibagikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah para pelaku masih mempunyai tempat berlatih, kemampuan membiayai kegiatan, ruang mengambil keputusan, dan kepastian untuk mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya.
Di Kota Probolinggo, pertanyaan itu makin relevan ketika apresiasi terhadap karapan kambing berjalan berdampingan dengan keluhan mengenai biaya dan fasilitas penyelenggaraan.
Karapan kambing bukan kegiatan tanpa pengakuan publik. Pemerintah Kota Probolinggo mendokumentasikan sekitar 74 pasang kambing pada Semipro 2023, sedangkan Pemerintah Kelurahan Jrebeng Kulon mencatat sekitar 100 peserta pada Semipro 2026.
Pada Februari 2025, pemerintah kota juga melaporkan kehadiran wakil wali kota Probolinggo dalam pembukaan perlombaan. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa karapan kambing telah memperoleh ruang dalam agenda publik dan promosi wisata budaya.
BACA JUGA:Perang Bintang di Lapangan Progo (1): Membaca Identitas Pendalungan dari Karapan Kambing
Akan tetapi, pengakuan seremonial tidak selalu menyelesaikan biaya yang ditanggung komunitas. Catatan wawancara kami pada 2–3 November 2026 mengangkat persoalan pembatas lintasan, pemeliharaan Lapangan Progo, penggunaan ruang, dan pendanaan kegiatan.
Keterangan itu bersifat pengalaman serta penilaian informan sehingga tidak cukup untuk menuduh pemerintah mengabaikan fasilitas. Namun, rangkaian persoalan tersebut layak dijadikan agenda evaluasi bersama karena keselamatan dan kepastian tempat merupakan prasyarat dasar penyelenggaraan.
Dilema Pembiayaan Kebudayaan
Persoalan retribusi memperlihatkan dilema yang lebih konkret. Pemberitaan pada 5 Februari 2026 mencatat keberatan Paguyuban Djojolelono kepada DPRD Kota Probolinggo atas pungutan penggunaan lapangan aset pemerintah. Berita tersebut menyebut retribusi Rp1 juta untuk kegiatan karapan kambing dan Rp2 juta untuk karapan sapi setiap acara.
Angka dalam pemberitaan perlu dibedakan dari tarif yang pasti berlaku pada setiap tanggal penyelenggaraan. Sebab, ketentuan dan kebijakan keringanan dapat berubah. Meski demikian, keberatan komunitas telah menjadi fakta perdebatan publik yang patut ditanggapi secara substantif.
Dari sudut pemerintah, pengelolaan aset publik membutuhkan biaya pemeliharaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, pembebasan seluruh retribusi tanpa kriteria juga bukan jawaban otomatis. Dari sudut komunitas, kegiatan yang mempunyai manfaat kebudayaan tidak selalu memiliki struktur pendapatan setara usaha komersial.
Menyamakan keduanya berpotensi membuat kegiatan berbasis swadaya menanggung biaya yang tidak sebanding dengan kemampuan pelaku. Perdebatan seharusnya bergeser dari sekadar mahal atau murah menuju rancangan pembiayaan yang adil dan dapat diaudit.
Jalan tengahnya adalah membedakan kegiatan komunitas yang berorientasi pelestarian dari kegiatan dengan tujuan komersial yang lebih besar. Kriteria dukungan dapat mencakup keterbukaan anggaran, jumlah pelaku lokal yang terlibat, upaya regenerasi, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan.
Biaya pemakaian aset kemudian dapat dipertimbangkan bersama bentuk dukungan non-uang. Misalnya, perbaikan arena atau penyediaan layanan kesehatan hewan. Kebijakan seperti itu perlu dasar aturan yang jelas agar tidak berubah menjadi perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan personal.
Pelestarian Bukan Sekadar Festival