Perang Bintang di Lapangan Progo (2-Habis): Masa Depan Karapan Kambing

Selasa 17-11-2026,05:33 WIB
Oleh: Probo Darono Y. & Biandro W.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menawarkan kerangka yang lebih luas melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Keempatnya bukan istilah untuk memenuhi proposal kegiatan. Pelindungan membutuhkan pencatatan sejarah dan dokumentasi praktik. 

Pengembangan membutuhkan ruang bagi pengetahuan lokal untuk diteliti dan diteruskan, sedangkan pemanfaatan serta pembinaan mengharuskan perhatian pada manfaat nyata dan kapasitas lembaga pelaku. Dengan kerangka tersebut, festival hanya salah satu sarana pemajuan kebudayaan, bukan ukuran keberhasilannya secara keseluruhan.

Langkah pertama adalah menyusun tata kelola Lapangan Progo yang transparan dan dapat diprediksi. Pemerintah perlu menjelaskan status aset, kewenangan unit pengelola, dasar pengenaan biaya, kemungkinan keringanan untuk kegiatan kebudayaan, serta standar pemeliharaan. 

Paguyuban perlu memperoleh kepastian jadwal dan prosedur penggunaan, bukan bergantung pada negosiasi setiap kali kegiatan hendak berlangsung. Pada saat yang sama, pembatas lintasan, akses air, parkir, dan penanganan keadaan darurat harus dinilai berdasarkan kondisi nyata, bukan semata kesan bahwa perlombaan selama ini selalu berjalan.

Langkah kedua menyangkut akuntabilitas komunitas. Keberadaan beberapa nama paguyuban dalam sejarah lisan menunjukkan bahwa organisasi dan relasi antar pelaku terus berubah. Perubahan itu tidak otomatis berarti konflik, apalagi penyimpangan. 

Namun, pembukuan biaya pendaftaran, hadiah, sponsor, dan pengeluaran bersama seharusnya dapat diperiksa anggota. Musyawarah terbuka, aturan pertandingan yang dipahami peserta, serta prosedur penyelesaian keberatan akan meningkatkan legitimasi pengelolaan tradisi tanpa harus menyeragamkan seluruh komunitas.

Langkah ketiga adalah menempatkan kesejahteraan hewan sebagai syarat pelestarian. Perawatan intensif menurut pemilik tidak selalu sama dengan ukuran kesejahteraan hewan menurut ilmu veteriner. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 memberikan dasar untuk memperhatikan penggunaan hewan secara layak dan mencegah perlakuan yang menimbulkan sakit atau stres. 

Pemeriksaan sebelum berlomba, penanganan cedera, kelayakan lintasan, serta pengawasan penggunaan obat merupakan agenda yang lebih berguna daripada mempertentangkan budaya dengan kepedulian terhadap hewan. Tradisi yang bertahan harus mampu merawat makhluk hidup yang memungkinkan tradisi itu berlangsung.

Langkah keempat adalah menyusun inventarisasi bersama masyarakat, bukan sekadar berkas pengusulan status warisan budaya takbenda. Catatan asal-usul karapan kambing masih memperlihatkan perbedaan ingatan mengenai masa dan tempat kemunculannya. 

Pengetahuan memilih pasangan, merawat hewan, membuat kaleles, memimpin pertandingan, dan membina peserta muda justru perlu dicatat sebelum hilang bersama generasi pelaku. Konvensi UNESCO 2003 menempatkan komunitas sebagai bagian penting dari identifikasi dan pelestarian warisan yang hidup. Pengakuan administratif semestinya mengikuti proses itu, bukan menggantikannya.

Melampaui Piala

Pada akhirnya, masa depan karapan kambing bukan semata urusan menambah jumlah peserta atau memperbesar nilai hadiah. Tolok ukur yang lebih masuk akal adalah tersedianya arena yang aman, organisasi yang dipercaya, biaya yang terjangkau, hewan yang diperlakukan secara bertanggung jawab, dan generasi penerus yang memperoleh kesempatan belajar. 

Pemerintah tidak harus mengurus setiap detail kegiatan, sebagaimana paguyuban juga tidak sepatutnya dibiarkan menanggung semua beban. Jika piala menandai kemenangan pada satu hari, pelindungan yang dirancang bersama menentukan apakah karapan kambing masih dapat dipertandingkan bertahun-tahun kemudian. (*)

*) Probo Darono Yakti adalah ketua Kalanara Kultur Nusantara dan dosen FISIP, Unair.

*) Biandro Wisnuyana adalah dosen Departemen Antropologi, peneliti laboratorium manusia, budaya, dan ragawi FISIP, Unair.

 

Kategori :