BELAKANGAN ramai dibicarakan di media sosial tentang kecilnya gaji dokter (umum) di Indonesia. Hal itu bermula dari unggahan akun Threads @ evanda_mayang yang membagikan informasi lowongan dokter di sebuah klinik. Dalam tawaran tersebut, dokter diminta bertugas setiap hari dengan fee hanya Rp 100 ribu per sif.
Ironisnya, klinik tersebut melayani pasien BPJS dengan jumlah 15–20 pasien per sif tanpa tambahan fee untuk dokter. Namun, bila pasiennya umum, diberi jasa Rp5.000 dengan tambahan fee jasa tindakan.
Tawaran tersebut menuai beragam reaksi karena dinilai belum sebanding dengan pendidikan panjang, kompetensi, tanggung jawab, serta risiko medis yang harus dihadapi seorang dokter umum. Harus diakui, sebagian besar masyarakat awam tidak percaya jika dikatakan bahwa dokter umum belum sejahtera alias hidup pas-pasan.
Mengapa? Sebab, profesi dokter di Indonesia dipahami oleh masyarakat selalu identik dengan simbol-simbol kemewahan.
Sepertinya, pola pikir masyarakat kita juga yang mendorong hal-hal tersebut. Padahal, jika saja masyarakat mau berkaca dan melihat lebih dalam tentang kehidupan dokter umum yang sesungguhnya, apa yang dibayangkan tentang mereka yang identik dengan kemewahan itu bisa hilang.
BACA JUGA:Memenangi Masa Depan Dokter
BACA JUGA:Mitigasi Dokter Malapraktik
Kalau toh ada dokter umum yang hidupnya sejahtera/mewah, itu karena ada ”beking”-nya. Atau, bisa jadi sang dokter punya usaha lain.
Entah sejak kapan masyarakat menganggap bahwa menjadi dokter umum itu bergaji gede. Yang membuat miris adalah sikap masyarakat kita.
Jika ada sedikit saja pembicaraan yang mengarah kepada tuntutan kesejahteraan, katakanlah jasa medis pelayanan per bulannya, masyarakat dan media tanpa ampun langsung mencemooh dengan kejam, menganggap seakan mereka tidak tulus dalam mengabdi. Padahal, dokter juga manusia. Dokter juga punya keluarga yang harus dinafkahi.
Yang menarik dari sejumlah data alumni beberapa fakultas kedokteran menyebutkan, banyak lulusan dokternya yang ditengarai jadi pengangguran terselubung karena kerjanya cuma sebagai ban serep atau dokter pengganti praktik.
BACA JUGA:Dokter, Malapraktik, dan Meja Hijau
BACA JUGA:Tantangan Besar Pendidikan Dokter
Fenomena itu seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah yang saat ini getol mempermudah pembukaan fakultas kedokteran. Banyak perguruan tinggi yang dahulu fokus pada teknik, keagamaan, dan keguruan, sekarang malah ikut mendidik calon dokter. Akibatnya, yang terjadi surplus dokter.
Tidak heran bila Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyoroti potensi kelebihan dokter di Indonesia pada 2028. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Universitas Udayana, Bali.