Ia menyebut Indonesia berpotensi mengalami ”oversuplai dokter” apabila peningkatan jumlah lulusan tidak diimbangi dengan perencanaan kebutuhan tenaga medis dan pemerataan distribusi. Prediksi tersebut juga mengacu pada standar minimal rasio dokter terhadap penduduk dari Bank Dunia.
Badri turut menyoroti pola pembukaan program studi perguruan tinggi yang dinilai cenderung mengikuti bidang yang sedang diminati masyarakat. Dalam hal ini fakultas kedokteran. Padahal, ketimpangan distribusi, kebutuhan layanan kesehatan di daerah, kapasitas fasilitas kesehatan, serta kesempatan kerja bagi lulusan dokter juga menjadi penting.
Menurut Badri, pendidikan tinggi perlu lebih diarahkan pada tenaga kerja dan perkembangan ekonomi di masa depan. Kelebihan jumlah lulusan dokter secara nasional tidak otomatis berarti daerah telah memiliki tenaga medis yang mencukupi.
Namun, proyeksi tersebut mendapat konteks berbeda jika melihat kebutuhan tenaga medis berdasarkan data pemerintah. Menteri kesehatan pada Juni 2026 menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi kekurangan sekitar 93.200 dokter umum hingga 2032.
Sementara itu, dokumen perencanaan tenaga medis Kementerian Kesehatan juga menunjukkan adanya kekurangan dokter umum dalam proyeksi nasional periode 2023–2032. Perbedaan angka dan kesimpulan itu menunjukkan bahwa hasil proyeksi sangat bergantung pada asumsi kebutuhan standar rasio, cakupan data, serta distribusi tenaga medis yang digunakan.
Sedangkan untuk permasalahan kepantasan gaji, kita ambil contoh gaji dokter umum PNS/PPPK. Dokter umum termasuk pegawai golongan III-b, dengan gaji pokok dan tunjangan sebesar Rp3,4 juta per bulan. Dalam kepegawaian profesi dokter, gajinya disama-ratakan dengan PNS/PPPK bidang lain yang tidak harus siap siaga 24 jam.
Realitasnya, dokter bisa dipanggil di luar jam kerja ketika pasiennya gawat. Belum lagi kemungkinan risiko mereka terpapar berbagai penyakit, mulai yang ringan (misalnya, flu) sampai yang berat seperti hepatitis B ataupun HIV/AIDS. Dan, bila nasib apes, setiap saat pula dokter terancam tuntutan malapraktik dari pasien dan keluarganya.
Memang sudah ada upaya dari organisasi profesi kedokteran untuk mengatasi masalah itu. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah mengajukan kepada pemerintah usulan standar take-home pay minimum untuk jam kerja normal 160 jam per bulan (8 jam sehari, 40 jam seminggu) kepada pemerintah.
Untuk dokter umum puskesmas: usulan sebesar Rp34.531.108 per bulan. Sedangkan untuk dokter umum rumah sakit: Usulan sebesar Rp30.825.067 per bulan. Sayang, usulan itu masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan antara Kementerian Kesehatan, Kemen PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Menghadapi permasalahan itu, bila ingin tetap eksis, para dokter umum mesti secepatnya mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dokter spesialis atau tergabung menjadi dokter keluarga/perusahaan asuransi/praktik mandiri . Dan, sudah bukan rahasia lagi di sini pun dokter tidak memiliki nilai tawar dalam sebuah kontrak.
Sementara untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, dibutuhkan satuan kredit profesi (SKP) sejumlah 160 SKP yang harus dikumpulkan selama lima tahun. Hal itu untuk memperpanjang surat izin praktik (SIP).
Khusus bagi dokter umum yang bekerja di daerah terpencil, tentu biaya akomodasi dan transportasi menjadi permasalahan tersendiri dalam pengumpulan SKP tersebut.
Ujung dari permasalahan membeludaknya lulusan dokter itu akhirnya saling terkait, antara kesejahteraan dokter dan hubungannya dengan mutu pelayanan kesehatan, adalah pada kepentingan masyarakat sendiri.
Tanpa pemberian penghargaan yang layak dari pemerintah, peningkatan mutu dokter di Indonesia akan terkendala. Akibatnya, masyarakat akan dirugikan bila pelayanan dokter kurang baik.
Hal itu juga akan memengaruhi kesiapan dokter umum untuk menghadapi pasar bebas di bidang kesehatan. Jangan sampai ketertinggalan dokter umum makin jauh dengan dokter asing yang kehadirannya sudah mulai kita rasakan. Bisa jadi nanti masyarakat akan lebih memilih dokter asing untuk menangani permasalahan kesehatannya.
Untuk itu, sudah saatnya pemerintah melakukan moratorium pembentukan fakultas kedokteran baru, baik negeri maupun swasta. Saat ini sudah ada 127 fakultas kedokteran, baik negeri dan swasta, di Indonesia (versi AIPKI) yang diperkirakan lulusan dokter umum sebanyak 13.000–15.000 dan 2.700–4.500 dokter spesialis baru per tahun.