31 Persen Warga Surabaya Masih Ngontrak

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis survei 2020 mengenai hunian warga di Jatim. Hasilnya, masih banyak warga Surabaya yang belum memiliki hunian. Sebanyak 31 persen rumah tangga masih menyewa/mengontrak hunian. Angka itu menempatkan Surabaya menjadi yang paling tinggi pada survei itu.

Ketua Realestat Indonesia (REI) Jatim Susilo Effendy mengatakan, wajar bila banyak keluarga yang masih memilih menyewa hunian. Ia mengatakan, hunian di Surabaya termasuk mahal. Harga hunian di tengah kota sudah susah dijangkau keluarga baru. Harganya di atas Rp 1 miliar. Dengan demikian, kecenderungannya, mereka membeli tanah di pinggir kota.

Susilo mengatakan, pembangunan di Surabaya Barat sedang pesat. Begitu juga dengan hunian yang berbatasan langsung dengan Sidoarjo. ”Tapi, wilayah timur Surabaya masih kurang perkembangan,” ujarnya

Meski begitu, Susilo optimistis bahwa persentase kepemilikan rumah di Surabaya bakal naik. Apalagi, pemerintah sudah menggalakkan program free pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu diberikan untuk developer perumahan yang memiliki rumah baru siap huni.

Free PPN diterapkan sejak Maret. Awalnya hanya sampai Agustus. Namun, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang sampai Desember.

”Ada usulan kalau bisa diperpanjang sampai akhir tahun depan. Supaya semua developer bisa merasakan free PPN,” kata mantan ketua komisariat REI Sidoarjo lima periode itu.

Dalam program free PPN, banyak pengembang yang mengincar pasangan muda. Mereka akan lebih memilih rumah kecil dengan harga yang terjangkau.  

Rencananya, tahun depan PPN naik 11 persen. Menurut Susilo, kenaikan itu tidak akan terlalu berimbas pada penjualan rumah. Sebab, sampai kapan pun, hunian akan terus dicari.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Realestat Broker Indonesia (AREBI) Jatim Rudy Sutanto mengatakan, rumah susun sederhana milik (rusunami) bisa menjadi solusi. Dengan rusunami, warga Surabaya bisa memiliki hunian sendiri.

Di Surabaya belum ada rusunami. Konsep rusunami sendiri pernah dicetuskan Pemprov DKI Jakarta. Yakni, program down payment Rp 0 rupiah.

Konsep rusunami sudah gencar dilakukan di Singapura. Pengembang rusunami harus menyediakan lahan parkir yang cukup. ”Tapi, konsep ini bisa laku. Asalkan akses warga rusunami untuk ke tempat kerja juga mudah,” katanya. (Andre Bakhtiar)

Sumber: