Luncurkan Tim Asesmen, Bebaskan Iuran BPJS

Diana mengatakan, DP3AK juga telah menjalin kerja sama dengan Polda Jatim. Yakni mengenai BPJS Kesehatan anak-anak itu. Bakal ditanggung oleh Polda Jatim. “Termasuk bagi yang belum punya akan diurus dan dibuatkan,” ujarnyi.

Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol Erwin Zainul Hakim membenarkan hal tersebut. Bahkan Polda Jatim bakal menanggung iuran BPJS Kesehatan semua anak-anak itu. Baik yang yatim, piatu, maupun yatim piatu. 

“Itu sebagai bentuk upaya kami meringankan beban anak-anak yang ditinggal orang tuanya di masa pandemi,” kata Erwin. Namun, pelaksanaannya masih menunggu hasil asesmen DP3AK Jatim. Agar segera bisa diverifikasi. Diperkirakan bakal selesai akhir November.

Sejauh ini, diperkirakan sudah mencapai 7.700 anak yang bakal didaftarkan. Dana yang digelontorkan untuk iuran tersebut sekitar Rp 2,77 miliar per tahun. “Sebetulnya, itu tidak sesuai aturan. Iuran BPJS harus membayar tiap KK (Kartu Keluarga), bukan satu orang. Jadi khusus untuk program ini, karena kasusnya extraordinary, kami sudah bersepakat dengan BPJS. Dan sudah dapat izin khusus,” jelasnya.

Polda Jatim bakal menanggung iuran BPJS Kesehatan mereka hingga tamat SMA. Selain itu, BPJS Kesehatan tersebut bakal dihubungkan dengan 10 Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Jatim. Anak-anak itu akan diberi kartu RS Bhayangkara prioritas. “Di sana nanti ada hotline, biar mereka gampag melapor kalau ada apa-apa. Jadi kami juga mudah memantaunya,” jelas Erwin. (M. Nur Khotib)

 

Sumber: