Dugaan Korupsi WC di Bekasi

Kasus tersebut juga sudah dikonfirmasi ke pihak pembangun. Wartawan mengonfirmsi ke Kepala Bidang Bangunan Negara, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro. Yang membenarkan pembangunan toilet tersebut.

Kata Benny Sugiarto Prawiro kepada wartawan Selasa, 15 Desember 2020, pembangunan tersebut normal. Tidak ada markup.

Benny: "Pajak itu 12 persen. Dikurangi dengan ketentuan dari APBD itu kan ada keuntungan kontraktor 10 sampai 15 persen. Kalau dari situ harganya yang total untuk pembangunan itu Rp 147 juta (per toilet) kalau tanpa pajak."

Kata Benny, 488 toilet yang dibangun itu bukan sembarang toilet. Maksudnya, istimewa.

Benny: "Ulasannya bukan sekadar toilet. Ada biofilter, ada septic tank, ada toren, ada wastafel. Kita menerapkan bangunan ini juga terdesain, desainnya itu terpisah dari bangunan utama. Kenapa? Karena persyaratan kesehatan itu harus agak jauh dari ruang aktivitas."

Dilanjut: "Begitu pun mengantisipasi pandemi virus korona ini, juga harus terpisah. Terus untuk urinoar kita speknya setara Toto, gitu. Terus wastafel, kloset seperti itu, atapnya menggunakan atap ondulen. Terus kusen kita menggunakan aluminium. Pintu pelat aluminium. Ada juga pintu yang dobel dilapisi HPL."

Ukuran toilet dibenarkan: 3,5 x 3,6 meter. "Pembangunan toilet ratusan juta itu tidak mahal karena ada sejumlah fasilitas penunjang."

Kendati begitu, ratusan guru berdemo ke kantor KPK pada Senin, 11 Januari 2021. Mereka minta pembangunan 488 toilet itu diusut.

Para guru dari Bekasi yang berdemo mengenakan seragam PDH guru berwarna cokelat. Mereka membawa sejumlah poster, tuntutan meminta dugaan korupsi pembangunan toilet.

Poster: "WC sultan lebih berharga daripada kesejahteraan honorer Kabupaten Bekasi."

Poster lain: "Usut WC sultan Rp 96 miliar."

Ketua Korda Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi Andi Heryana menyebutkan, ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di wilayahnya. Terutama pembangunan 488 ”toilet sultan” di sekolah-sekolah di Kabupaten Bekasi.

Andi Heryana: "Sudah kita semua tahu, tentang pembangunan WC di sekolah yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 488 WC. Anggarannya menghabiskan Rp 96 miliar."

Dilanjut: "Sedangkan WC di sekolah kami masih layak pakai. Tapi, dipaksakan membangun WC baru. Dengan alasan untuk persiapan tatap muka di masa setelah pandemi, kelak. Menurut kami, urgensinya tidak kelihatan."

Tapi, setelah demo guru pada 11 Januari 2021, kasus itu bagai nyangkut. Tidak diusut. Mendadak, Alexander Marwata mengatakan akan menyelidik setelah hampir setahun.

Sumber: