Malioboro Sultan

Liar tapi resmi? Mereka liar menempati jalan dan akses properti pribadi pemilik rumah. Namun, pedagang itu biasanya merasa resmi karena telah membayar ke oknum. Atau kepanjangan oknum.

Kondisi itu terjadi bertahun-tahun. Sampai harga rumah di sepanjang jalan tersebut jatuh. Padahal, pemiliknya harus membayar pajak tiap tahun. Pajak bumi bangunan (PBB). Karena mereka berdagang siang dan malam, pasti juga tak nyaman tinggal di sana.

Kondisi baru berubah ketika saya menjadi sesuatu. Atas persetujuan Wali Kota Bambang D.H., kami bikin program pengembalian fungsi jalan dan trotoar. Dengan melibatkan kepolisian dan tentara.

Program itu sukses. Jalan Kapasan bisa kembali difungsikan sebagai jalan. Para pedagang dipindah ke pasar-pasar milik pemerintah yang ada. Tentu yang mau dipindah. Yang tidak, ya silakan. Rugi sendiri tak bisa jualan.

Bahkan, bukan hanya jalan Kapasan. Juga, Jalan Jagir Wonokromo. Yang bertahun-tahun tinggal satu jalur setiap sore sampai malam. Karena berubah menjadi pasar tumpah. Dengan pengelola para preman jalanan.

Penataan kembali Jalan Malioboro rupanya juga dengan model demikian. Lewat program pengembalian fungsi trotoar dan jalan. Semestinya itu menjadi program Pemkot Yogyakarta. Yang menikmati PBB bangunan di sepanjang jalan tersebut.

Seperti halnya di Surabaya saat itu, sepanjang Jalan Malioboro selama ini seperti kawasan yang tak terjangkau pemerintah. Yang seharusnya menjadi pengelola ketertiban kota. Yang menjaga pembayar pajak memperoleh hak-haknya.

Konon nilai ambil alih lapak di sepanjang Malioboro sebesar ratusan juta. Yang tidak jelas penikmatnya. Padahal, mereka telah menjadikan wajah jalan itu terlihat kumuh dan ruwet. Seperti yang terjadi selama ini.

Banyak tempat, pemerintahnya kalah oleh penguasa-penguasa jalan. Yang menghaki fasilitas publik yang dibangun dari hasil pungutan pajak. Padahal, fasilitas publik sudah seharusnya dinikmati publik. Bukan penguasa jalanan.

Saya senang ketika suatu saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (saat itu) pernah berucap. Tugas pemerintah itu ya memberikan perintah. Termasuk perintah menegakkan aturan dan ketertiban. Bukan pengimbau. Apalagi, mengimbau pun tidak saat melihat ketidaktertiban.

Rasanya makin banyak kepala daerah yang mulai bisa menjadi pemerintah. Termasuk Sultan HB X yang telah berhasil menata para PKL yang selama ini ”menguasai” emperan toko sepanjang Malioboro.

Jadi, coba saja sekarang berkunjung ke Yogyakarta. Anda pasti akan sudah bisa menikmati kembali Jalan Malioboro yang nyaman. Berkat program berani Sultan. (*)

Sumber: